KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi yen Jepang atau Samurai Bonds pada Kamis (2/6).

Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, diketahui bahwa pemerintah menerbitkan Samurai Bonds dengan nilai sebesar JPY 81 miliar dengan empat seri. Keempat seri tersebut adalah RIJPY0625, RIJPY0627, RIJPY0629, dan  RIJPY0632.

Senior Economist Samuel Sekuritas Fikri C Permana menilai terdapat tiga hal positif dari penerbitan Samurai Bonds tersebut. Pertama, pemerintah telah melakukan diversifikasi terhadap risiko dan mata uang surat berharga negara. Apalagi, dua minggu lalu, pemerintah juga telah menerbitkan sukuk global dalam denominasi dolar Amerika Serikat.

Kedua, dari sisi momentum, Fikri juga melihat, saat ini merupakan waktu yang tepat mengingat dalam beberapa waktu terakhir, lelang SUN maupun SBSN yang digelar pemerintah cukup sepi. Ketiga, pemilihan denominasi yen Jepang merupakan bentuk hedging pemerintah menghadapi potensi kenaikan dolar AS mengingat mata uang ini bersifat safe haven

“Tenor SUN yang diterbitkan pun juga tergolong pendek, 2, 5, 7, dan 10 tahun dengan kipon yang cenderung rendah. Hal ini bisa menurunkan risiko refinancing pemerintah dan upaya stabilisasi pemerintah untuk jangka panjang,” jelas Fikri ketika dihubungi Kontan.co.id, Jumat (3/6).

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Samurai Bond Sebesar 81 Miliar Yen

Fikri meyakini penerbitan Samurai Bonds ini juga bisa memberikan dampak terhadap pasar SBN. Ia mengungkapkan, sejauh ini, pemerintah membukukan penerimaan negara yang bagus, sehingga berpotensi membuat penerbitan surat utang lebih sedikit dari perkiraan semula.

Di satu sisi, dengan adanya penerbitan global bond seperti sukuk global dan Samurai Bonds, maka akan semakin membuat penerbitan surat utang dalam denominasi rupiah lebih kecil lagi. Dampaknya, gelaran lelang di pasar primer bisa semakin berkurang, alias supply surat utang baru akan terbatas ke depannya.

Lebih lanjut, hal tersebut juga semakin menegaskan posisi bargaining power pemerintah yang lebih kuat.

“Jadi, bagi investor yang punya risk appetite terhadap lelang primer, sebaiknya semakin cepat masuk, akan semakin baik. Karena pada akhir tahun periode lelang primer akan lebih sedikit,” imbuhnya.

Fikri menyebut, dengan pemerintah yang punya banyak obligasi dengan denominasi non-rupiah, diharapkan bisa menjagai pergerakan yield SUN lebih stabil di tengah risiko kenaikan suku bunga The Fed dan inflasi.

Baca Juga: Penerbitan Samurai Bond Jadi Langkah Tepat untuk Diversifikasi Utang Pemerintah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat