KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penerbitan surat utang korporasi sepanjang 2026 masih didominasi oleh perusahaan dengan sektor yang memiliki kebutuhan pendanaan rutin. Korporasi juga cenderung memilih tenor pendek hingga menengah untuk menekan beban biaya pendanaan

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) mencatat, penerbitan obligasi korporasi pada September 2026 mencapai sekitar Rp 19,47 triliun, meningkat cukup kuat dari Rp 7,87 triliun pada Agustus 2026.

Namun, nilainya masih lebih rendah dibandingkan dengan Juli 2026 yang mencapai Rp 24,96 triliun. Dibandingkan dengan September 2025 sebesar Rp 19,43 triliun, penerbitan September tahun ini relatif stabil.

Baca Juga: Yield SBN Naik, Yield Obligasi Korporasi Ikut Terkerek pada September 2026

Secara kumulatif, penerbitan surat utang korporasi sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp 139,65 triliun. Angka tersebut turun 12,75% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 160,07 triliun.

Chief Economist PEFINDO Suhindarto menjabarkan, sepanjang sembilan bulan pertama 2026, lembaga pembiayaan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap penerbitan obligasi korporasi.

“Lembaga pembiayaan menyumbang sekitar 32,3% dari total penerbitan, diikuti oleh pulp dan kertas 15,2%, pertambangan 13,2%, perbankan 10,0%, perusahaan induk 9,2%, dan telekomunikasi 7,3%,” beber Suhindarto kepada Kontan, Jumat (2/10/2026).

Dari sisi jenis penerbit, perusahaan swasta masih lebih dominan dibandingkan kelompok Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dicatatnya, nilai penerbitan dari korporasi swasta mencapai sekitar Rp 97,5 triliun, sedangkan penerbitan dari kelompok BUMN sekitar Rp 42,2 triliun.

Sementara dari sisi peringkat kredit, penerbitan obligasi masih terkonsentrasi pada perusahaan dengan peringkat AAA, AA, dan A. Menurut Suhindarto, kondisi tersebut menunjukkan investor masih lebih banyak menyerap surat utang dari penerbit dengan kualitas kredit yang kuat.

Kalau melihat dari sisi jangka waktunya, terdapat kecenderungan pergeseran penerbitan ke tenor pendek dan menengah. Tenor satu tahun menyumbang sekitar 34,8% dari total penerbitan obligasi korporasi sepanjang Januari-September 2026. Berikutnya, tenor tiga tahun mencapai 31,0%, sedangkan tenor lima tahun sebesar 23,7%.

“Artinya, sekitar dua pertiga penerbitan berada pada tenor 1 tahun-3 tahun. Pola tersebut cukup masuk akal ketika suku bunga masih tinggi karena perusahaan dapat menghindari penguncian biaya pendanaan yang mahal untuk jangka waktu yang terlalu panjang,” terang Suhindarto.

Baca Juga: Penerbitan Obligasi Korporasi Pulih di September 2026, Capai Rp 19,47 triliun

Ada pun penerbitan dengan tenor panjang tetap dilakukan, terutama oleh perusahaan yang membutuhkan kepastian pendanaan dalam jangka panjang. Namun, porsinya saat ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan penerbitan tenor pendek dan menengah.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet bilang, investor ritel lebih baik mencermati obligasi korporasi tenor pendek sampai menengah, sekitar satu sampai tiga tahun dan maksimal lima tahun.

Di tengah suku bunga yang masih tinggi dan arah kebijakan moneter yang belum sepenuhnya jelas, strategi ini memberikan kupon yang cukup kompetitif sekaligus membatasi risiko durasi. Tenor panjang lebih cocok bagi investor yang memang ingin mengunci arus kas dan siap menahan obligasi sampai jatuh tempo.

Yang paling penting, investor jangan hanya melihat besarnya kupon, tetapi juga harus teliti melihat kualitas penerbit, tujuan penggunaan dana, kemampuan membayar utang, serta jadwal jatuh tempo utang berikutnya.

Per 30 September 2026, yield obligasi korporasi dengan tenor tiga tahun mencapai 7,47% untuk peringkat AAA, 7,74% untuk AA, 8,59% untuk A, dan 10,74% untuk BBB. Menurut Yusuf, kupon dua digit pada obligasi berperingkat BBB memang terlihat menarik, tetapi risikonya juga jauh lebih besar.

“Menurut saya, strategi yang lebih sehat adalah membangun tangga jatuh tempo sehingga dana kembali secara bertahap dan membandingkan setiap penerbitan dengan SBN maupun deposito,” jelas Yusuf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News