KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penerbitan surat berharga negara (SBN) perdana dalam rangka berbagi beban alias burden sharing pembiayaan program penanganan dampak pandemi Covid-19 hingga saat ini, belum bisa dilakukan pemerintah. Kini, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) masih mempersiapkan teknis penerbitan surat utang ini.

Padahal, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Luky Alfirman mengatakan, pihaknya bakal merampungkan mekanisme penerbitan SBN perdana burden sharing tersebut pekan lalu. Hal tersebut menyusul Surat Keputusan Bersama (SKB) II yang telah disepakati pemerintah dan BI.

Namun, Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Deni Ridwan menjelaskan, sampai saat ini antara pemerintah dengan BI masih mempersiapkan hal teknis. Jika tidak ada kendala, Deni  memperkirakan, hal tersebut akan rampung pekan ini.

"Sedang dalam persiapan untuk teknisnya, karena the devil is in detail. Mudah-mudahan bisa kami selesaikan minggu ini," kata Deni kepada KONTAN, Senin (3/8). 

Deni juga belum mau menyebut angka SBN yang diterbitkan nantinya. Yang jelas, dalam skema yang telah disepakati, BI akan menanggung sepenuhnya beban pembiayaan public goods senilai Rp 397,56 triliun, lewat pembelian SBN secara private placement berdasarkan dengan referensi suku bunga Reverse Repo Rate.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adinda Ade Mustami