KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperbesar porsi penerbitan surat berharga negara (SBN) ritel di tahun depan setelah hasil penjualan di tahun ini di bawah target indikatif. Hal ini sebagai salah satu pembiayaan untuk menutup defisit anggaran tahun depan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan, tahun depan pemerintah kembali menerbitkan sukuk ritel (sukri) dan obligasi ritel (ORI) di tahun depan. Satu lagi obligasi ritel yang akan diterbitkan pemerintah, yaitu obligasi ritel online.

"Rencananya (penerbitannya) 6%-8% dari penerbitan SBN bruto 2018," kata Luky, Senin (18/12) lalu. Dengan penerbitan SBN bruto tahun depan mencapai Rp 846,4 triliun, maka jumlah penerbitan SBN ritel tahun depan mencapai Rp 50,8 triliun-Rp 67,7 triliun.

Rencananya, penerbitan sukri akan dilakukan di Maret 2018. Sementara penerbitan obligasi ritel online akan dilakukan di Mei mendatang. Untuk ORI, direncanakan untuk diterbitkan Oktober 2018.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Scenaider Siahaan mengatakan, komposisi dari penebitan itu meliputi target indikatif penerbitan sukri Rp 20 triliun, ORI Rp 20 triliun, dan sisanya dari obligasi ritel online.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibanding realisasi penerbitan SBN ritel tahun ini yang hanya sebesar Rp 22,98 triliun dari target indikatif sebesar Rp 40 triliun. Realisasi itu terdiri dari penerbitan sukri Rp 14,04 triliun dan ORI Rp 8,94 triliun.

Scenaider menjelaskan, diperbesarnya kembali penerbitan SBN ritel tahun depan dilakukan pemerintah untuk memperluas basis investor dan mengelola risiko yang ada. Sebab, porsi kepemilikan asing dalam SBN pemerintah saat ini telah mencapai sekitar 39%.

"Kalau nanti misalnya investor asing sudah bosan dengan kita, jadi penggantinya masih banyak yang dari domestik," kata dia, Selasa (19/12).

Untuk diketahui, penerbitan SBN bruto di tahun depan mencapai Rp 846,4 triliun tersebut menjadi salah satu langkah pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jumlah itu, terdiri dari penerbitan SBN domestik sebesar Rp 582,1 triliun, SBN valas Rp 145,3 triliun, dan SPN jatuh tempo 2018 sebesar Rp 119 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto