KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Skema penerbitan Surat Utang Negara (SUN) melalui private placement dinilai dapat menjadi strategi pemerintah untuk menurunkan biaya utang sekaligus menjaga stabilitas pasar obligasi.

Chief Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo mengatakan mekanisme private placement dapat menjadi pelengkap penerbitan SUN melalui lelang reguler, terutama dalam mengelola strategi pembiayaan pemerintah secara lebih fleksibel.

“Private placement SUN bisa menjadi pelengkap lelang reguler yang membantu menurunkan biaya utang dan menjaga kestabilan pasar, bukan sinyal adanya tekanan pendanaan,” ujar Banjaran kepada Kontan, Rabu (4/3/2026).

Bank Mandiri Awali 2026 dengan Fundamental Solid, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Baca Juga: Rupiah Mengalami Tren Pelemahan, Peluang BI Naikkan Suku Bunga Dinilai Masih kecil

Sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan SUN melalui mekanisme private placement sebesar Rp 4 triliun pada 2 Maret 2026. Instrumen yang diterbitkan adalah seri FR0065 dengan jatuh tempo 15 Mei 2033, kupon 6,625%, dan imbal hasil 6,13%.

Banjaran menilai penerbitan SUN melalui private placement di awal tahun tidak serta-merta mencerminkan pemerintah kesulitan memperoleh pendanaan melalui lelang reguler. Menurutnya, mekanisme ini kerap digunakan untuk menjaga fleksibilitas pembiayaan.

Pemerintah dapat memanfaatkan private placement untuk mengatur waktu penerbitan, memenuhi kebutuhan kas jangka pendek, maupun melakukan manajemen pembiayaan utang tanpa menambah volatilitas di pasar lelang.

"Skema ini juga dapat dimanfaatkan untuk menambah diversifikasi basis investor, misalnya menarik minat institusi tertentu yang membutuhkan instrumen investasi jangka menengah," jelas Banjaran.

Lebih lanjut menurutnya, langkah tersebut sekaligus membantu menjaga ritme pasokan SUN agar tidak menekan pasar sekunder.

Baca Juga: Ini Skenario Pemerintah Terkait Dampak Memanasnya Konflik Iran dengan Israel dan AS

Terkait imbal hasil 6,13% yang lebih rendah dibandingkan acuan obligasi pemerintah tenor 10 tahun, Banjaran menilai kondisi tersebut masih wajar. Pasalnya, seri FR0065 memiliki tenor sekitar tujuh tahun sehingga secara alami menawarkan imbal hasil lebih rendah dibandingkan tenor yang lebih panjang.

Ia menambahkan bahwa private placement juga memberikan ruang negosiasi yang lebih fleksibel antara pemerintah dan investor dalam menentukan harga dan tingkat imbal hasil yang dianggap wajar, dengan mempertimbangkan kurva imbal hasil, kondisi likuiditas, serta preferensi investor terhadap struktur kupon tetap.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News