KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mengalami penurunan 60,7% pada semester I-2022. Sehingga pemerintah hanya menerbitkan surat utang sebesar Rp 182,4 triliun.

Angka ini mengalami penurunan yang sangat tajam apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 464 triliun.

"Bandingkan dengan semester I tahun lalu di mana kita menerbitkan Rp 464 triliun," ujar Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Jumat (1/7) kemarin.

BWS Gelar Edukasi Keuangan Bagi Pelajar Madiun, Dorong Literasi Sejak Dini

Dalam paparannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa dalam mempertimbangkan kondisi kas dan volatilitas keuangan, maka strategi penerbitan SBN terdiri dari penyesuaian target lelang SBN, pergeseran penerbitan global bonds, target SBN ritel tetap tinggo, pelaksanaan sinergi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Bank Indonesia (BI), serta fleksibilitas pinjaman program.

Baca Juga: Tax Amnesty Jilid II Berdampak Positif Pada Penerimaan Pajak Semester I-2022

Sementara itu, pinjaman neto juga mengalami penurunan yang sangat dalam hingga Rp 149,% menjadi 9,5% pada semester I-2022.

Sehingga realisasi pembiayaan utang pada Semester I-2022 mengalami penurunan 56,9% menjadi Rp 191,9 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang mencapai Rp 44,8 triliun.

"Penerimaan negara yang luar biasa kuat dan belanja yang tetap didukung untuk pemulihan dan penanganan ekonomi, dan untuk menjaga rakyat, maka pembiayaan utang juga mengalami penurunan yang luar biasa tajam.  Ini adalah indikator kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita yang luar biasa baik," katanya.

Baca Juga: Resmi Berakhir, Ini Rincian Hasil Tax Amnesty Jilid II

Realisasi pembiayaan utang pada semester I-2022 yang mengalami penurunan juga selaras dengan starategi backloading untuk menjaga efisiensi biaya utang. Dalam menghadapi guncangan dan dengan memanfaatkan windall profit, Ia mengatakan, pemerintah akan mengelola pembiayaan utang agar semakin berhati-hati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News