JAKARTA. Pemerintah akan memangkas defisit anggaran 2015 di level 2%, dari rencana semula 2,21% di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Revisi ini akan diusulkan dalam APBN-Perubahan 2015 yang akan diajukan ke parlemen Januari tahun depan.

Keputusan ini diikuti dengan rencana pemerintah menggunting nilai pembiayaan. Salah satunya dari penerbitan surat utang. Penerbitan utang 2015 yang rencananya sebanyak Rp 277 triliun akan dipotong hingga Rp 22 triliun. Dengan begitu, sumber pembiayaan surat utang pemerintah tahun depan hanya akan sebanyak Rp 255 triliun.

Pemerintah beralasan, pengurangan defisit untuk menghindari risiko dari kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS) pada tahun depan. Kebijakan ini diprediksi mengakibatkan gejolak pada fundamental ekonomi Indonesia.

Finex dan Human Initiative Luncurkan HOME Learning Center

"Ketika suku bunga AS naik, investor akan cenderung memilih instrumen investasi di AS dan meninggalkan negara berkembang, termasuk Indonesia," kata Direktur Strategis dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan, Rabu kemarin (3/12).

Apalagi, faktanya, portofolio keuangan Indonesia dikuasai asing. Di surat utang negara (SUN) saja, asing mendekap 39,5% dari total SUN. Untuk mengantisipasi risiko pembalikan dana asing, pemerintah akan kembali menerapkan strategi pencetakan utang pada awal tahun alias front loading.

Dirjen Pengelolaan Utang Robert Pakpahan bilang, di semester pertama 2015, pemerintah akan mencetak utang hingga 57% dan 43% sisanya di semester kedua. Surat utang yang akan diterbitkan pemerintah semester pertama adalah global bonds berdenominasi dollar AS, global sukuk, dan samurai bond. Adapun surat utang berbentuk euro bond akan digelontorkan pemerintah di semester dua. Pemerintah yakin penerbitan surat utang akan tetap diminati investor. Sebab, dalam jangka panjang, investasi di surat utang pemerintah Indonesia masih menarik karena yield-nya cukup tinggi.

Tapi harus diingat, pemangkasan defisit anggaran memiliki efek ganda. Pemerintah harus benar-benar efisien dalam pengelolaan anggaran. Penggunaan anggaran harus disesuaikan tujuan.

Kata David Sumual, Ekonom BCA, selama ini anggaran boros oleh hal yang sifatnya konsumtif. Padahal APBN, antara lain, dibiayai dari utang. Sisi lain, minimnya pembiayaan juga akan membuat belanja kegiatan produktif pemerintah kian minim.

Efeknya, pertumbuhan ekonomi bisa tambah lambat. Jika ini terjadi, bisa dipastikan pembukaan lapangan kerja baru juga semakin minim. Pengangguran bisa merajalela.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News