JAKARTA. Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed diperkirakan akan menutup era suku bunga rendah dan mulai menaikkan suku bunga tahun depan. Oleh karena itu, sama seperti tahun ini, pemerintah akan kembali menerapkan strategi front loading alias penerbitan utang pada awal tahun untuk mengejar pembiayaan utang 2015.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan mengatakan, strategi itu dipakai untuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah maupun valuta asing (valas). 

Untuk valas, pemerintah akan menerbitkan lima instrumen dengan tiga jenis mata uang. Lima instrumen adalah global bond, global sukuk, euro bond, samurai bond dan valas domestik. Apa saja SBN valas yang akan terbit semester pertama 2015, Robert masih merahasiakannya. "Belum ditetapkan," kilahnya, Senin (18/8). 

Dalam soal strategi, Robert meyakini front loading sebagai pilihan tepat. Dalam strategi ini, lebih dari 50% target utang terbit di semester awal. Di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, strategi front loading yang berlaku adalah 70:30. Lalu di APBN Perubahan 2014, strategi front loading berubah menjadi 58:42.

Di Rancangan RAPBN 2015, pemerintah menargetkan utang Rp 282,72 triliun. Untuk SBN neto sebesar Rp 304,92 triliun atau naik 15,07% dibanding APBN Perubahan 2014 yang sebesar Rp 264,98 triliun. Komposisi SBN terdiri dari domestik 80% dan valas 20%.

Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih berpendapat, front loading memang harus menjadi strategi yang berlaku tahun depan. "Pasti front loading, kecuali pemerintah ke depan boleh gunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)," tandas Lana.

Menurut Lana, akan lebih baik apabila rencana pemerintah menerbitkan lima instrumen valas dilakukan di semester pertama 2015. Soalnya, The Fed diprediksi akan menaikkan suku bunga pada semester kedua, sehingga yield alias imbal hasil atas surat utang akan ikut naik. Kalau yield naik, akan berisiko terhadap utang pemerintah. 

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual,  memperkirakan, biaya utang pemerintah tahun depan tetap akan mahal. Soalnya, investor memandang pemerintah masih terbebani dengan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa