KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup sekaligus adik presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo melontarkan kritik tajam terhadap kinerja aparat pajak dan bea cukai yang dinilainya belum mampu mengoptimalkan potensi penerimaan negara.

Menurut Hashim, lemahnya kinerja aparat menjadi salah satu penyebab stagnannya rasio penerimaan negara Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir.

"Kalau aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit, Indonesia negara surplus. Indonesia negara kaya," ujar Hashim dalam Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Sabtu (13/12/2025).

Promo HUT KB Bank ke-55 Beri Diskon Hingga Rp550 Ribu di Merchant Favorit

Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia masih bertahan di kisaran 9%–12% terhadap produk domestik bruto (PDB), menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sistem perpajakan terlemah di dunia.

Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo Bongkar Borok Pajak Indonesia: Parah dan Terlemah di Dunia!

Hashim juga mengacu pada data Bank Dunia yang telah ia pelajari sejak 2013. Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti, dan cukai tidak mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu tersebut.

"Dan data dari Bank Dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang, pajak, PNBP, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan," katanya.

Untuk menegaskan kritiknya, Hashim membandingkan Indonesia dengan Kamboja.

Sekitar satu dekade lalu, rasio penerimaan negara Kamboja berada di level 9%, lebih rendah dari Indonesia yang saat itu sekitar 12%.

Namun kini, rasio penerimaan negara Kamboja melonjak menjadi 18%, sementara Indonesia masih stagnan.

Menurut Hashim, selisih 6% tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap keuangan negara.

Dengan PDB Indonesia sekitar Rp 25.000 triliun, tambahan penerimaan 6% setara dengan potensi Rp 1.500 triliun per tahun.

Oleh karena itu, ia meyakini dengan penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan bisa mengatasi permasalahan tersebut.

"Maka ada orang yang ya luar biasa bagus lah, namanya Purbaya, ditugaskan dan akan segera laksanakan. 6%, kecil kelihatannya, tapi besar maknanya. 6% dari Rp 25 ribu triliun itu Rp 1.500 triliun kita bisa dapat dan seharusnya dapat tiap tahun sekarang saat ini," kata Hashim.

Baca Juga: Adik Prabowo Soroti Rapuhnya Sistem Pajak Indonesia

Selanjutnya: Bunga Turun, Emiten Ramai-Ramai Manfaatkan Fasilitas Kredit Perbankan

Menarik Dibaca: Dampak Bibit Siklon Tropis 93S Meluas, Cuaca Hujan Lebat di Jawa Bali Nusa Tenggara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News