KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana Moneter Internasional (IMF) menyoroti penerimaan negara yang masih rendah, terutama dari sisi penerimaan pajak. Ini tecermin dari rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) di bawah 15%. 

Penilaian tersebut disampaikan dalam hasil asesmen terhadap perekonomian Indonesia melalui laporan bertajuk Article IV Consultation tahun 2019. 

Baca Juga: Ini rekomendasi IMF untuk Ditjen Pajak dalam lima tahun ke depan

Rendahnya penerimaan negara, menurut IMF, menjadi penghambat akselerasi pembangunan dan belanja pemerintah yang bersifat produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Tak hanya itu, penerimaan negara yang rendah juga menyebabkan pembangunan terlalu bergantung pada perusahaan milik pemerintah alias BUMN atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Ketergantungan ini menimbulkan risiko fiskal lantaran utang BUMN terus meningkat. 

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menyadari hal itu dan tengah berupaya menyeimbangkan perang BUMN dan swasta dalam pembangunan nasional. 

Baca Juga: IMF soroti rendahnya kinerja penerimaan pajak Indonesia

Ia mengakui, besarnya peran BUMN selama ini dalam proyek pembangunan lantaran pemerintah ingin mengejar ketertinggalan. “Selama ini ketertinggalan Indonesia di bidang infrastruktur sudah cukup jauh. Oleh karena itu, dimulai dengan penugasan BUMN,” ujarnya. 

Namun menurut Sri Mulyani, kebutuhan pembangunan ke depan masih akan terus berlanjut. Hal tersebut membuka ruang bagi swasta untuk mengambil peran lebih besar. 

Editor: Noverius Laoli