Penerimaan Pajak Sektor Ekonomi Digital Capai Rp 14,07 Triliun Selama 10 Bulan 2026



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai sekitar Rp 14,07 triliun sepanjang Januari-Oktober 2026. Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Dari total penerimaan tersebut, PPN PMSE masih menjadi kontributor terbesar dengan setoran Rp 10,69 triliun selama sepuluh bulan pertama 2026. Jumlah tersebut disusul Pajak SIPP sebesar Rp 1,95 triliun, pajak fintech sebesar Rp 1,09 triliun, serta pajak atas transaksi aset kripto sebesar Rp 341,61 miliar.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi digital membawa perubahan terhadap pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat.


Baca Juga: Belanja Online hingga Kripto Ternyata Sudah Sumbang Pajak Rp 60,1 Triliun

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital," ujar Bimo dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Secara akumulatif, penerimaan pajak ekonomi digital telah mencapai Rp 60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Penerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE sebesar Rp 46,36 triliun, Pajak SIPP sebesar Rp 6,02 triliun, pajak fintech sebesar Rp 5,5 triliun, serta pajak transaksi aset kripto sebesar Rp 2,23 triliun.

Untuk sektor PMSE, hingga akhir Oktober 2026 DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha sebagai pemungut PPN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN.

Sepanjang Januari-Oktober 2026, tidak terdapat penunjukan baru maupun perubahan data pemungut PPN PMSE. Adapun penerimaan PPN PMSE sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp 10,32 triliun.

Sementara itu, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp 341,61 miliar sepanjang Januari-Oktober 2026. Penerimaan tersebut terdiri atas PPh Pasal 22 dan PPN dalam negeri, dengan total akumulasi sejak 2022 mencapai Rp 2,23 triliun.

Dari sektor fintech, penerimaan pajak mencapai Rp 1,09 triliun sepanjang Januari-Oktober 2026. Jumlah tersebut berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri, serta PPN dalam negeri.

Adapun penerimaan pajak dari sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Pajak SIPP mencapai Rp 1,95 triliun sepanjang Januari-Oktober 2026. Penerimaan ini terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp 453,71 miliar dan PPN sebesar Rp 5,57 triliun secara akumulatif hingga Oktober 2026.

Baca Juga: DJP Raup Rp 60,1 Triliun dari Pajak Ekonomi Digital, Kontribusi E-Commerce Terbesar

Bimo menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi digital perlu didukung oleh ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan. DJP terus memperkuat sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam.

"Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha," ujarnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News