KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyadari bahwa penerimaan pajak pada saat ini tidak bisa diandalkan. Ini terindikasi dari penerimaan pajak pada tahun 2024 ini yang tidak akan tercapai target dan melanjutkan tren kontraksi.

Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menugaskan wakil menterinya, Anggito Abimanyu untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor yang saat ini belum tersentuh, mulai dari underground economy, aktivitas ilegal maupun shadow economy.

"Ini yang sedang saya minta ke pak Anggito, kan memang ditambahkan dalam armada kemenkeu dengan tujuan pak Prabowo minta waktu itu sisi penerimaan banyak sekali yang dianggap belum bisa dicollect atau capture baik karena naturenya adalah ilegal, informal, underground, shadow," ujar Sri Mulyani dalam Rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11).

Baca Juga: Kemenkeu Bakal Bentuk Direktorat Khusus untuk Gali Potensi PNBP

Di samping itu, pemerintah tampaknya akan lebih serius menggenjot dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ini terlihat dari rencana pemerintah yang akan menambah satu direktorat baru yang akan bekerja di bawah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Direktorat baru ini diberi nama Direktorat Penggalian Potensi dan Pengawasan PNBP yang bertugas untuk mengawasi dan memikirkan potensi untuk mengoptimalkan penerimaan dari pos PNBP.

"Jadi nanti di dalam pengawasannya Pak Anggito (Wamenkeu) dan Pak Isa (Dirjen Anggaran), menggali potensi dan melakukan pengawasan," ujar Suahasil.

Menurutnya, pengawasan ini sangat penting untuk mengoptimalkan potensi PNBP, yang selama ini belum maksimal.

Pembentukan direktorat baru tersebut memang dapat dimaklumi, mengingat saat ini masih banyak sektor yang memiliki potensi PNBP yang cukup besar.

Sebut saja pemungutan PNBP dari sektor game atau gim. Bahkan, belum lama ini, mantan Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan dikaji bersama Kemenparekraf bersama Kemenkeu serta Kominfo.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tax Ratio Indonesia Masih di Level 10,02% Hingga Oktober 2024

Kalangan ekonom juga melihat banyak sektor potensial yang bisa difokuskan pada pungutan sektor PNBP.

Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang mengatakan bahwa aktivitas jastip atau jasa titipan (jastip) yang saat ini semakin marak bisa memberikan penerimaan yang signifikan ke kas negara.

Sementara itu, Global Markets Economist, Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto mengatakan bahwa pemerintah bisa fokus kepada sektor bisnis informal berskala besar dan banyak mendapatkan fasilitas produksi dari pemerintah. Sebut saja harga gas, listrik dan bahan bakar untuk mobilitasnya.

"Kelihatannya di situ ada potensinya (PNBP), meski harus hati-hari juga penerapannya. Karena berpotensi juga mempengaruhi harga yang akan dikonsumsi oleh konsumen," katanya.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menambahkan, sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi sumber utama setoran PNBP di masa depan, menggantikan ketergantungan pada sektor mineral dan batu bara (minerba). 

Baca Juga: Meski Dihadang Sri Mulyani, Pembentukan Badan Penerimaan (BPN) Tetap Perlu Dilakukan

Huda menyebutkan, meskipun sektor minerba masih menjadi andalan utama PNBP saat ini, namun kondisi tersebut tidak dapat bertahan lama karena sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, sektor pariwisata harus dimaksimalkan sebagai alternatif baru yang menjanjikan.

"Sektor pariwisata Indonesia sangatlah potensial, namun PNBP sektor ini belum optimal," kata Huda. 

Ia menilai, salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi PNBP dari sektor pariwisata adalah pengelolaan objek wisata yang masih minim. Huda mengingatkan bahwa sebelum menggali lebih dalam potensi PNBP sektor pariwisata, pemerintah perlu melakukan perbaikan mendasar dalam pengelolaan objek wisata.

"Saya rasa itu akan membuat PNBP sektor pariwisata bisa optimal," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli