KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan ketersediaan dana untuk membiayai kebutuhan belanja negara pada awal tahun 2026, meski penerimaan pajak di awal tahun biasanya cenderung rendah. 

Saat ini, pemerintah masih memiliki sisa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp 138,4 triliun yang ditempatkan di rekening Bank Indonesia (BI), dan Rp 200 triliun di Bank Himbara. Sebelumnya total SAL pemerintah sebesar Rp 440 triliun, namun sebanyak Rp 85,6 triliun akan digunakan untuk menutup defisit tahun ini.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan penempatan dana di BI maupun di Bank Himbara ini merupakan tabungan sementara yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Lewat Prolanis, Penderita Diabetes Temukan Dukungan dan Motivasi Sehat

“Penempatannya enam bulan dan bisa diperpanjang (SAL Rp 200 triliun di Himbara). Jadi sifatnya seperti menabung di bank. Artinya, dana ini siap dicairkan ketika dibutuhkan pemerintah,” jelas Prima saat ditemui Kontan di Gedung Kemenkeu Pusat Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga: Belanja APBN 2026, Hampir Rp 1.500 T untuk Kementerian/Lembaga, Rp 650 T ke Daerah

Menurut Prima, belanja pada awal tahun meliputi pembayaran gaji pegawai negeri, belanja rutin kementerian/lembaga, hingga kebutuhan belanja lainnya. Karena penerimaan negara terutama pajak pada Januari–Februari relatif rendah, pemerintah dapat mengandalkan kombinasi dari saldo kas negara, penerimaan pajak dan non-pajak, serta instrumen pembiayaan jangka pendek.

“Kalau tidak cukup dari penerimaan, kita bisa dukung dengan instrumen seperti Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Instrumen ini sesuai karena kebutuhannya jangka pendek, bukan untuk belanja infrastruktur jangka panjang,” ujarnya.

Prima juga menyebut seiring dengan penerimaan negara yang belum optimal, belanja negara pada awal tahun juga biasanya belum optimal. "Dan ini jadi modus bertahun-tahun. Jadi bukan cuma belanjanya (yang lambat), Penerimaannya juga relatif ada di level yang di bawah (penerimaan rendah) dibandingkan bulan-bulan lainnya," ungkap Prima.

Baca Juga: Realisasi Belanja Negara per Agustus 2025 Capai Rp 1.960,3 Triliun, 55,6% dari Pagu

Prima menekankan bahwa strategi pembiayaan awal tahun bersifat dinamis, tergantung kondisi penerimaan dan volatilitas kebutuhan belanja. Pemerintah juga terus menjaga keseimbangan antara penempatan SAL di BI dan perbankan agar likuiditas terjaga.

Dengan kesiapan dana dari SAL dan fleksibilitas pembiayaan jangka pendek melalui SPN, pemerintah optimistis kebutuhan belanja negara di awal tahun 2026 dapat terpenuhi tanpa gangguan.

Selanjutnya: Respons Luhut, Menkeu Purbaya Pastikan Akan Potong Anggaran MBG Jika Tidak Terserap

Menarik Dibaca: Berapa Modal Buka Salon Kecantikan? Estimasi Rp 67,6 Juta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News