JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menyusun rancangan anggaran pendapatan negara perubahan atau RAPBN-P 2017 untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nanti. Pemerintah memastikan, adanya perubahan baik dari sisi penerimaan, belanja, hingga defisit anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari sisi asumsi makro, pihaknya memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa sedikit di atas target awal sebesar 5,1%. Ia juga mengatakan, akan merevisi asumsi kurs rupiah tahun ini yang dipatok Rp 13.300 per dollar Amerika Serikat (AS).

Selain itu, pihaknya juga masih mencermati pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Prices (ICP) yang dipatok sebesar US$ 45 per barel, yang meningkat sejak awal tahun. Namun, harga minyak mentah belakangan melemah lagi.

Potensi perubahan asumsi tersebut mempengaruhi postur APBN secara keseluruhan. Sri Mulyani bilang, pihaknya mendeteksi adanya potensi selisih antara realisasi penerimaan perpajakan dengan target (shortfall) mencapai Rp 50 triliun. Dalam APBN, pemerintah penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.498,9 triliun.

Dengan demikian, target perpajakan di RAPBN-P 2017 nanti akan dipatok sebesar Rp 1.448 triliun. Dengan tidak memperhitungkan perubahan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah, maka target penerimaan negara nanti turun menjadi Rp 1.700,3 triliun.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga memastikan akan ada tambahan belanja negara dari yang telah dipatok dalam APBN 2017 sebesar Rp 2.080 triliun. Sri Mulyani bilang, tambahan belanja negara tersebut mencapai Rp 10 triliun sehingga menjadi Rp 2.090 triliun. "Itu total (belanja) sesudah ada yang naik, termasuk pergeseran belanja barang dan modal," kata Sri Mulyani, Senin (19/6).

Dengan shortfall dan tambahan belanja negara tersebut, maka defisit anggaran lebih lebar dari target sebelumnya sebesar 2,41% dari produk domestik bruto (PDB). Sri Mulyani bilang, akan ada tambahan defisit anggaran sekitar Rp 37 triliun-Rp 40 triliun menjadi sebesar Rp 367 triliun-Rp 370 triliun.

"Sehingga defisitnya 2,6% (dari produk domestik bruto) atau bahkan slightly di atas itu," imbuhnya.

Ia mengaku akan menyelesaikan rancangan APBN-P tersebut dalam waktu satu minggu ke depan dan akan diserahkan ke DPR sebelum reses masa sidang ini. Rencananya, rancangan tersebut akan diserahkan ke DPR 5 Juli mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini