JAKARTA. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daniel Zuchron mengatakan, penertiban baliho calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) selama ini terhambat karena pemasang baliho telah membayar pajak iklan. "Di beberapa daerah tertentu, Satpol PP (satuan polisi pamong praja) kesulitan karena dia (caleg atau parpol) merasa sudah membayar pajak daerah. Berarti kan ikut peraturan daerah," kata Daniel di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Kamis (30/1). Dia menyebutkan, selain soal pajak yang sudah sempat dibayar, penertiban alat peraga kampanye juga terhambat pemahaman aparat Pemda soal aturan kampanye dan kesiapan Satpol PP untuk menertibkannya.
Penertiban baliho terhambat pembayaran pajak iklan
JAKARTA. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daniel Zuchron mengatakan, penertiban baliho calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) selama ini terhambat karena pemasang baliho telah membayar pajak iklan. "Di beberapa daerah tertentu, Satpol PP (satuan polisi pamong praja) kesulitan karena dia (caleg atau parpol) merasa sudah membayar pajak daerah. Berarti kan ikut peraturan daerah," kata Daniel di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Kamis (30/1). Dia menyebutkan, selain soal pajak yang sudah sempat dibayar, penertiban alat peraga kampanye juga terhambat pemahaman aparat Pemda soal aturan kampanye dan kesiapan Satpol PP untuk menertibkannya.