JAKARTA. Wacana penetapan batas atas (ceiling price) untuk harga jual eceran dan batas bawah (floor price) untuk pembelian ayam ke petani mendapat reaksi beragam. Pengusaha meminta kebijakan ini harus berlaku untuk semua golongan mulai dari peternaik kecil, menengah dan besar. Selain itu pemerintah juga harus punya instrumen yang dapat menjamin dapat menampung ayam bila harga turun. Ini agar semua pihak tidak dirugikan.

Senior Vice President Head of Marketing & Sales Feed Division PT Japfa Comfeed Tbk Budiarto Soebijanto mengatakan, sejauh informasi yang sampai ke pengusaha ayam, penetapan harga ini dilakukan untuk penetapan harga terendah ayam hidup di kandang dan harga tertinggi untuk karkas di tingkat konsumen. "Prinsip kebijakan itu baik kalau tujuannya baik, kami selalu mendukung," ujar Budiarto kepada KONTAN, Selasa (6/9).

Budiarto meminta agar kebijakan ini berlaku bagi semua pelaku usaha budidaya peternakan broiler. Namun ia mengingat penentuan harga karkas ayam ini sudah di tangan pedagang perantara yang memotong ayam di pasar becek dan bukan peternak budidaya, karena peternak budidaya hanya menjual ayam hidup ke pedagang. "Jadi aturan harga karkas harus lebih dikenakan kepada pedagang ayam di pasar becek," tambahnya.

Selain itu, pemerintah harus mengantisipasi bila terjadi over supply ayam hidup yang menyebabkan harga jatuh di bawah harga patokan terendah yang ditetapkan pemerintah. Nah di sini Budiarto mempertanyakan apakah pemerintah akan menampungnya. Karena itu ia menilai perlu adanya instrumen untuk mengatasi persoalan seperti itu. 

Ketua Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) Sigit Prabowo mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan sanksi bagi pengusaha nakal bila kebijakan penetapan harga pangan ini tidak dipatuhi. Karena itu ia mendesak akan ada sanksi yang jelas sebab selama ini, peternak kecil merasa selalu menjadi korban karena harga ayam ditingkat peternak selalu lebih murah padahal di pasar harga tetap tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini