JAKARTA. Sidang Dewan Pengupahan yang digelar Rabu (12/11) gagal menetapkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2015. Deadlock ini disebabkan adanya perbedaan angka UMP yang diinginkan oleh buruh dengan pengusaha. Anggota Dewan Pengupahan unsur pengusaha, Sarman Simanjorang menjelaskan, buruh menuntut UMP 2015 sebesar Rp 3.574.178,36. Sedangkan unsur pengusaha tetap bertahan bahwa UMP 2015 sama dengan nilai KHL Tahunan sebesar Rp 2.538.174,31. "Kalaupun ada penambahan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat 4 Undang-undang Nomer 13 tentang ketenagakerjaan dan pasal 3 ayat 1 Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 tentang Upah minimum yaitu memperhatikan pertumbuhan ekonomi," ujarnya, Rabu (12/11).
Penetapan UMP DKI Jakarta 2015 kembali molor
JAKARTA. Sidang Dewan Pengupahan yang digelar Rabu (12/11) gagal menetapkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2015. Deadlock ini disebabkan adanya perbedaan angka UMP yang diinginkan oleh buruh dengan pengusaha. Anggota Dewan Pengupahan unsur pengusaha, Sarman Simanjorang menjelaskan, buruh menuntut UMP 2015 sebesar Rp 3.574.178,36. Sedangkan unsur pengusaha tetap bertahan bahwa UMP 2015 sama dengan nilai KHL Tahunan sebesar Rp 2.538.174,31. "Kalaupun ada penambahan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat 4 Undang-undang Nomer 13 tentang ketenagakerjaan dan pasal 3 ayat 1 Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 tentang Upah minimum yaitu memperhatikan pertumbuhan ekonomi," ujarnya, Rabu (12/11).
