JAKARTA. Akhir tahun nanti, pemerintah bakal menghapus lelang langsung pada alat kesehatan dan menggantinya dengan sistem pembelian langsung via katalog elektronik (e-katalog) yang dijalankan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lewat e-katalog, instansi bisa langsung membeli alat kesehatan yang disediakan vendor.

LKPP segera menerbitkan peraturan baru mengenai pedoman e-katalog pengadaan alat kesehatan tersebut. Kelak, vendor alat kesehatan yang berminat ikut e-katalog ini bisa mengikat kontrak dengan LKPP. Nah, instansi yang membutuhkan tinggal membanding-bandingkan saja harga dan kualitas alat kesehatan yang disediakan para vendor di e-katalog.

Sebelumnya, sistem yang merupakan pengembangan dari tender elektronik ini sudah diterapkan untuk pengadaan kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya.

Mirae Asset Bagi-bagi Cashback Reksa Dana dari Trading Booster Saham

Agus Prabowo, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP bilang, penghapusan lelang langsung  untuk pengadaan alat kesehatan dan menggantinya dengan e-katalog ini guna mengurangi kebocoran anggaran. Sebab, dengan sistem e-katalog ini, harga dan kualitas barang terpampang transparan.

Selain itu, lewat e-katalog, bisa meminimalisasi kontak dengan penyedia barang. "Ini bisa menghindari terjadinya persengkongkolan antara instansi pemerintah dengan vendor," ujarnya, kemarin.

Agustinus Prasetyantoko, pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta menilai, kebijakan LKPP meniadakan proses lelang langsung dan mengganti dengan sistem e-katalog itu sudah sesuai dengan prinsip transparansi. "Dengan adanya e-katalog, maka semua pihak bisa melihat kualitas produk dan harga yang ditetapkan setiap perusahaan," jelasnya.

Agustinus melihat, langkah LKPP menerapkan e-katalog sebagai inovasi dan kemajuan dalam proses tender di lingkungan pemerintahan. Cara ini bisa memperbaiki sistem lelang model lama yang faktanya banyak terjadi penyelewengan.

Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa  melalui  e-katalog ini juga tidak memerlukan lembaga atau tim pengawas khusus. "Yang penting keterbukaan akses publik dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan pusat dan daerah. Sehingga, sistem ini bisa berjalan baik," ujar dia.

Agus Prabowo menambahkan, sistem pengadaan barang secara elektronik bisa menghemat biaya besar. Tahun ini, misalnya, dari pengadaan barang dan jasa secara nasional sebesar Rp 500 triliun diharapkan mampu menghemat bujet sampai 10%.          n

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News