JAKARTA. Bau tak sedap menyeruak dari tender pengadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di tubuh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Kabar yang sampai KONTAN, kini dugaan kasus korupsi di Inalum tengah ditelusuri aparat penegak hukum.

Menurut MP Nainggolan,  Humas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Utara, semula pengusutan kasus ini ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Namun, tak lama kemudian berkas laporan kasus ini juga masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, Polda Sumut memilih mundur dan menyerahkan pengusutannya ke KPK agar tidak terjadi benturan antar lembaga penegakan hukum. "Jadi saat ini kasusnya ditangani oleh KPK," kata Nainggolan kepada KONTAN, Senin (24/8).

Sayang, pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji enggan menjelaskan dugaan korupsi di Inalum itu, serta pihak-pihak yang diduga terlibat di dalamnya. Alasannya, "Saya belum mendapatkan laporannya," ujar Seno, kepada KONTAN.

KONTAN juga sudah berupaya meminta klarifikasi dari Inalum. Namun hingga berita ini diturunkan, Direktur Utama Inalum Winardi Sunoto belum membalas permintaan klarifikasi dari KONTAN.

Namun berdasarkan dokumen yang diterima KONTAN, kasus ini berawal saat Inalum menetapkan PT Petro Energy sebagai pemenang tender pengadaan BBM solar pada awal Februari 2015. Saat itu, Petro Energy menawarkan dengan mengacu pada harga Pertamina per periode dengan potongan harga 15,18%.

Nah, setelah sepakat, Inalum membayar pesanan BBM jenis solar kepada Petro Energy dengan harga Rp 8.651 per liter. Untuk Inalum, Petro Energy perlu menyuplai solar mencapai 2,2 juta liter. Alhasil, perusahaan plat merah itu merogoh sekitar Rp 19 miliar untuk pengadaan tersebut.

Tapi, masih berdasarkan berkas tersebut, Inalum tak mendapatkan solar. Kabarnya, kapal SPOB Juneyao Maru 1 yang memuat kargo pesanan Inalum dari Petro Energy itu diduga berisi crude palm oil (CPO). Dugaan sementara, Inalum merugi Rp 4 miliar akibat masalah ini.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia