KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Telegram kalah dalam upayanya membatalkan perintah pemerintah India yang melarang sementara aplikasi pesan tersebut. Jumat (19/9/2026), Pengadilan New Delhi memutuskan tindakan pemerintah, yang bertujuan untuk menjaga integritas ujian masuk sekolah kedokteran yang penting, adalah sah dan wajar.

Pemerintah India memblokir akses ke aplikasi Telegram dari 16 Juni hingga 22 Juni. Kebijakan ini memicu perdebatan sengit di negara terpadat di dunia tersebut.

Aktivis hak kebebasan berbicara mengatakan kebijakan tersebut menjadi preseden mengkhawatirkan, yang memperkuat kekuasaan pemerintah untuk membatasi penggunaan platform pesan apa pun, kapan pun dianggap perlu.

Baca Juga: Uni Eropa Kenakan Tarif Tambahan Mobil Hybrid China, BYD hingga SAIC Jadi Sasaran

Pemerintah memberlakukan pemblokiran tersebut setelah hasil ujian negara untuk siswa yang berharap masuk sekolah kedokteran dibatalkan bulan lalu, lantaran ada dugaan soal ujian telah bocor.

Menurut pemberitaan Reuters, Hakim Pengadilan Tinggi Delhi Tejas Karia memutuskan, pemerintah berwenang mengeluarkan arahan untuk memblokir akses publik ke Telegram.

Telegram digunakan lebih dari 150 juta pengguna di India, dan menganggap negara itu sebagai pasar terbesarnya. Perusahaan ini tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Pemerintah India juga tidak menanggapi permintaan komentar.

Baca Juga: Pemerintah India Selidiki Dugaan Limbah Pabrik Tata Electronics Kontaminasi Air

Internet Freedom Foundation, sebuah organisasi hak digital di India, menulis dalam akun resminya di X usai putusan ini, konsekuensi dari putusan ini bagi internet yang bebas akan jauh melampaui kasus ini.

Pemerintah India memblokir Telegram karena berpendapat aplikasi tersebut unik. Aplikasi tersebut memiliki fitur seperti kemudahan pembuatan ulang saluran yang diblokir. Juga fitur menyembunyikan nomor telepon serta interaksi berbasis nama pengguna. Ini dianggap menciptakan tantangan penegakan hukum yang berkelanjutan.

Pendiri Telegram, Pavel Durov, secara terbuka mengkritik larangan tersebut. Durov mengatakan larangan tersebut menghukum pengguna platform, sementara kebocoran ujian telah berpindah ke tempat lain.

Baca Juga: Serangan Israel ke Lebanon Selatan Tewaskan 15 Orang, Ketegangan Kembali Memanas

Pelarangan Telegram didahului oleh perseteruan selama beberapa hari antara India dan Telegram. Pemerintah India menegur Telegram karena tidak proaktif menghapus akun yang menawarkan dugaan bocoran soal ujian.

Di pengadilan, Telegram menuduh pemerintah sengaja menghilangkan detail proses proaktif perusahaan. Telegram mengatakan telah menghapus lebih dari 900 tautan yang berisi konten terkait ujian yang melanggar hukum.