Pengadilan Kasus Nicolas Maduro di AS Diusulkan Digelar Mulai Juni 2027



KONTAN.CO.ID - Mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan jaksa dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengusulkan agar persidangan pidana terhadap Maduro atas dakwaan perdagangan narkotika dimulai pada Juni 2027.

Usulan bersama tersebut disampaikan melalui dokumen pengadilan yang diajukan pada Selasa (21/7/2026), menjelang sidang penjadwalan perkara yang akan digelar pada Rabu di Pengadilan Distrik Federal Manhattan, New York.

Baca Juga: Yen Tembus 163 per Dolar AS, Menteri Keuangan Jepang Tegaskan Siap Bertindak


Jadwal persidangan nantinya akan ditetapkan oleh Hakim Distrik AS Alvin Hellerstein, yang memimpin perkara tersebut. Dalam dokumen itu, kedua belah pihak juga menyatakan masih memungkinkan untuk mengajukan perubahan terhadap jadwal yang diusulkan.

Kasus ini menjadi salah satu perkara pidana paling menyita perhatian dalam sejarah Amerika Serikat.

Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap oleh Pasukan Khusus AS dalam operasi malam hari di Caracas pada Januari lalu dan kemudian dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan perdagangan narkotika.

Keduanya telah menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan.

Baca Juga: Militer AS Rampungkan Gelombang Serangan ke-11 ke Iran, Sasar Infrastruktur Militer

Berdasarkan usulan jadwal tersebut, tim kuasa hukum Maduro akan mengajukan rangkaian pertama permohonan hukum untuk meminta agar perkara dihentikan paling lambat 2 September 2026.

Salah satu argumen yang diperkirakan akan diajukan adalah bahwa Maduro seharusnya memperoleh kekebalan hukum sebagai kepala negara berdaulat sehingga tidak dapat dituntut di pengadilan AS.

Setelah jaksa menyerahkan bukti-bukti yang bersifat rahasia kepada tim pembela untuk dipelajari, Maduro dijadwalkan mengajukan rangkaian kedua permohonan hukum paling lambat 11 Januari 2027.

Maduro, seorang politikus sosialis yang memimpin Venezuela sejak 2013 hingga penangkapannya pada Januari tahun ini, memiliki hubungan yang tegang dengan Washington selama masa pemerintahannya.

Dalam sidang perdana pada 5 Januari, Maduro menyebut dirinya sebagai "tawanan perang".

Baca Juga: Harga Minyak Naik Tipis Rabu (22/7) Pagi, Brent ke US$ 91,51 & WTI ke US$ 84,64

Selama bertahun-tahun, ia menuduh Amerika Serikat berupaya menggulingkannya demi memperoleh kendali yang lebih besar atas cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.

Sebaliknya, pemerintah AS menilai Maduro sebagai pemimpin yang korup dan otoriter. Washington menuduh kebijakan ekonominya menyebabkan kehancuran ekonomi Venezuela, serta menuding Maduro melakukan kecurangan dalam pemilihan presiden tahun 2018 dan 2024.

Amerika Serikat juga telah berhenti mengakui Maduro sebagai presiden sah Venezuela sejak 2019.

Sejak dibawa ke Amerika Serikat pada Januari lalu, Maduro dan Flores ditahan di sebuah penjara federal di Brooklyn sambil menunggu proses hukum berlangsung.