JAKARTA. Sudah bisa dipastikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. APBN-P 2015 perlu dilakukan untuk mengakomodir program pemerintahan baru. Arif Budimanta, Tim ekonomi Jokowi-JK mengatakan pihaknya belum memutuskan kapan akan mengajukan APBN-P 2015. Pengajuannya akan menunggu setelah Jokowi-JK dilantik pada 20 Oktober mendatang. "Urgensinya seperti apa akan kita bahas setelah dilantik," ujar Arif ketika dihubungi KONTAN, Selasa (30/9). Jadi, Arif belum bisa memastikan apakah pengajuannya akan dilakukan pada bulan November, seperti yang santer didegungkan. Soal APBN-P, diakui anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini, harus dilakukan. Ada dua hal yang menjadi penyebab. Pertama, penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang direncanakan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Kedua, memasukkan program-program unggulan Jokowi. Arif menjelaskan program unggulan Jokowi adalah Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, perbaikan infrastruktur dasar untuk fasilitas puskesmas, pembangunan tol laut yang direncanakan memakan biaya Rp 60 triliun, pembangunan pelabuhan baru ataupun rehabilitasi. Apalagi Jokowi menginginkan perubahan wajib belajar dari sembilan tahun menjadi 12 tahun. Perubahan wajib belajar ini tentunya memberikan anggaran yang lebih besar. "Kalau ditotal bisa Rp 3.000 triliun lebih dalam lima tahun biaya seluruh program Jokowi," tandas Arif.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pengajuan APBN-P 2015 setelah Jokowi dilantik
JAKARTA. Sudah bisa dipastikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. APBN-P 2015 perlu dilakukan untuk mengakomodir program pemerintahan baru. Arif Budimanta, Tim ekonomi Jokowi-JK mengatakan pihaknya belum memutuskan kapan akan mengajukan APBN-P 2015. Pengajuannya akan menunggu setelah Jokowi-JK dilantik pada 20 Oktober mendatang. "Urgensinya seperti apa akan kita bahas setelah dilantik," ujar Arif ketika dihubungi KONTAN, Selasa (30/9). Jadi, Arif belum bisa memastikan apakah pengajuannya akan dilakukan pada bulan November, seperti yang santer didegungkan. Soal APBN-P, diakui anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini, harus dilakukan. Ada dua hal yang menjadi penyebab. Pertama, penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang direncanakan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Kedua, memasukkan program-program unggulan Jokowi. Arif menjelaskan program unggulan Jokowi adalah Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, perbaikan infrastruktur dasar untuk fasilitas puskesmas, pembangunan tol laut yang direncanakan memakan biaya Rp 60 triliun, pembangunan pelabuhan baru ataupun rehabilitasi. Apalagi Jokowi menginginkan perubahan wajib belajar dari sembilan tahun menjadi 12 tahun. Perubahan wajib belajar ini tentunya memberikan anggaran yang lebih besar. "Kalau ditotal bisa Rp 3.000 triliun lebih dalam lima tahun biaya seluruh program Jokowi," tandas Arif.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
