KONTAN.CO.ID -JAKARTA-Jajaran komisaris PT Pertamina (Persero) diminta bisa mencairkan suasana yang sedang terjadi di internal perusahaan. Hal ini seiring adanya rencana aksi mogok pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersat (FSPPB).

Adib Miftahul, Pengamat Kebijakan Publik, menilai, seharusnya dewan komisisaris Pertamina ikut mendinginkan suasana panas yang sedang bergejolak di perusahaan. Adib menyoroti sikap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat ini belum bergeming.       Diamnya Ahok dalam masalah internal di Pertamina, menurut Adib, justru bisa menimbulkan kecurigaan publik. Pasalnya, komisaris utama merupakan jabatan strategis dalam struktur perusahaan. 

Baca Juga: Tahun Depan, Pertamina Targetkan PLTS di SPBU Meningkat 10 Kali Lipat

"Seharusnya sebagai Komisaris Utama, Ahok gerak cepat untuk mencegah gejolak yang lebih besar," kata Adib dalam keterangan resminya, Selasa (21/11).

Jangan sampai, lanjut Adib, diamnya Ahok dinilai publik memiliki tujuan tertentu. Misalnya, langkah untuk menyingkirkan posisi Direktur Utama Pertamina yang saat ini dijabat oleh Nicke Widyawati. 

Harus bergerak cepat

Karena, jika ada hal yang membuat konflik di internal perusahaan, seluruh jajaran direksi dan komisaris bergerak cepat mengatasi masalahnya.

"Menurut saya dengan posisi Ahok saat ini sebagai Komisaris Utama seharusnya tidak diam. Dia harus bisa membantu masalah internal dengan cepat, kecuali jika memang punya tujuan lain," imbuh Adib.

Apalagi, sambung Adib, dalam deklarasinya usai ditunjuk sebagai Komisaris Utama pada 2019 lalu, Ahok dengan tegas mengatakan bahwa dirinya siap membantu Direksi Pertamina. Namun, kenyataanya disaat terjadi masalah internal, Ahok membisu.

Baca Juga: Lifting Minyak Hingga November 2021 Mencapai 93,2% dari Target

"Jangan sampai publik curiga bahwa ada niat Ahok untuk menggantikan Nicke. Ahok harus segera keluar membantu Nicke menyelesaikan masalah internal ini," tandas Adib.

Sebelumnya, dalam surat bernomor 113/FSPPB/XII/2021-TH, FSPPB berencana melakukan aksi mogok kerja selama 10 hari, dari 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022. Salah satu tuntutan pekerja adalah mengganti pimpinan direktur utama Pertamina.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan