JAKARTA. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, di dalam RABPN 2015 yang dibacakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu, memang terlihat anggaran tahun 2015 tampak boros. Namun dari sisi kebijakan publik, hal itu tidak terlalu menjadi ganjalan bagi pemerintah baru yang kemungkinan besar akan dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla, bila nantinya jeli mengelola anggaran pada tahun depan. "Dari sisi kebijakan, saya justru menilai, tim kabinet presiden baru nanti masih berpotensi menghambat pemborosan anggaran tahun depan. Salah satunya caranya adalah dengan tidak menghabiskan penggunaan anggaran itu sejak awal tahun," ujarnya kepada KONTAN, Senin (18/8). Ia bilang pada bulan Juni 2015, masih ada kesempatan bagi pemerintah baru melakukan koreksi atau perubahan anggaran melalui APBNP. Selama ini, Agus menilai, biasanya setiap kali APBNP diajukan, selalu ada penambahan anggaran. Nah, tim presiden baru nantinya, sangat mungkin melakukan sebaliknya, yakni mengurangi atau merelokasi anggaran yang sudah ada untuk pembangunan yang mendesak, seperti pembangunan infrastruktur.
Pengamat: APBN 2015 tidak halangi kebijakan Jokowi
JAKARTA. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, di dalam RABPN 2015 yang dibacakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu, memang terlihat anggaran tahun 2015 tampak boros. Namun dari sisi kebijakan publik, hal itu tidak terlalu menjadi ganjalan bagi pemerintah baru yang kemungkinan besar akan dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla, bila nantinya jeli mengelola anggaran pada tahun depan. "Dari sisi kebijakan, saya justru menilai, tim kabinet presiden baru nanti masih berpotensi menghambat pemborosan anggaran tahun depan. Salah satunya caranya adalah dengan tidak menghabiskan penggunaan anggaran itu sejak awal tahun," ujarnya kepada KONTAN, Senin (18/8). Ia bilang pada bulan Juni 2015, masih ada kesempatan bagi pemerintah baru melakukan koreksi atau perubahan anggaran melalui APBNP. Selama ini, Agus menilai, biasanya setiap kali APBNP diajukan, selalu ada penambahan anggaran. Nah, tim presiden baru nantinya, sangat mungkin melakukan sebaliknya, yakni mengurangi atau merelokasi anggaran yang sudah ada untuk pembangunan yang mendesak, seperti pembangunan infrastruktur.