Pengamat: Belanja Alpalhankam harus disesuaikan dengan visi pertahanan Indonesia



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menghitung rencana belanja Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

Sebelumnya tersebar rencana belanja Alpalhankam dengan anggaran mencapai US$ 124 miliar. Berdasarkan hitungannya, untuk memenuhi kekuatan militer minimum, Indonesia dapat belanja dengan anggaran di bawah angka tersebut. "Kalau dijumlah-jumlah itu tidak sampai 124 miliar dollar, jauh lebih murah," ujar Connie dal Seminar Nasional Seskoal 2021, Rabu (23/6).

Connie bilang anggaran pemenuhan Alpalhankam dapat dikeluarkan secara bertahap. Sehingga pada tahap pertama difokuskan untuk memenuhi kekuatan minimal pertahanan (MEF) III dengan belanja sebesar US$ 22,56 miliar pada rencana strategis pertama hingga tahun 2024.


Selain itu tahap pertama juga akan dimanfaatkan untuk memenuhi pertahanan brown water navy dengan anggaran US$ 19,58 miliar. Pada renstra II dan III belanja dilanjutkan memenuhi pertahanan green water navy dengan anggaran US$ 39,75 miliar.

Baca Juga: Kemenhan bantah PT TMI bentukan Prabowo Subianto

Pada renstra IV, pengadaan disempurnakan untuk memenuhi standar pertahanan blue water navy. Anggaran tersebut dibutuhkan sebesar US$ 41,93 miliar termasuk dengan pembelian kapal induk. "Anggaran US$ 124 miliar itu renstranya dibikin panjang, uangnya keluarnya sedikit-sedikit, bukan semua sesuai draft renstra itu," terang Connie.

Pembelian Alpalhankam pun disampaikan Connie harus disesuaikan dengan visi pertahanan Indonesia. Penghitungan yang dilakukan Connie telah menyesuaikan dengan visi Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

Selain itu, pembelian Alpalhankam pun harus melihat kebutuhan dan kondisi yang dimiliki Indonesia saat ini. Sehingga Alpalhankam Indonesia dapat terus berkembang ke depan. "Kita betul menghitung apa yang mesti cepat diganti, apa yang mesti cepat diisi," jelas Connie.

Pada kesempatan tersebut, Connie menegaskan menyambut baik rencana pengadaan Alpalhankam. Namun, pengadaan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Selanjutnya: Anggota Komisi I DPR ini tolak rencana Prabowo berhutang beli alutsista

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .