KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transformasi digital dinilai jadi biang keladi terbesar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi belakangan hari. Pengamat ketenagakerjaan dari universitas Atma Jaya Surya Tjandra mengatakan efisiensi yang dilakukan perusahaan dengan menggantukan tenaga manusia dengan mesin memang jadi jurus jitu. “Di beberapa sektor manufaktur memang terjadi hal demikian, menggantikan orang dengan mesin atau pindah pabrik ke wilayah lain. Bahkan mulai ke jasa dan transportasi,” kata Surya kepada KONTAN (5/10). Seperti diberitakan KONTAN sebelumnya, PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) telah memutus hubungan kerja terhadap 400 karyawannya yang kebanyakan berada di divisi operasional. Alasan utama PHK: fungsi pekerjaan tersebut mulai berganti dengan kemajuan teknologi. Sabda Pranawa Djati, Sekjen Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menambahkan, tranformasi teknologi paling besar akan berdampak kepada industri telekomunikasi, akibatnya PHK massal. Sabda menyebut ASPEK Indonesia telah menghimpun data bahwa ada potensi PHK massal di dua perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia yaitu PT Indosat Tbk dan PT XL Axiata Tbk sebanyak 1.610 pekerja. “Alasan dari perusahaan para pekerja di PHK karena ada perubahan struktur yang berujung pada efisiensi. Restrukturisasi organisasi untuk efisiensi, sebagian yang tidak dapat posisi kemudian di-PHK,” Jelas Sabda. Jika tak diatasi dengan baik tentu transformasi teknologi kelak akan jadi bumerang bagi ketenagakerjaan di Indonesia. Surya menilai pemerintah perlu ambil bagian menyelamatkan para tenaga kerja yang terancam ini. “Manufaktur perlu dijaga dan dilindungi, karena mereka yang menjaga tenaga kerja terdidik tidak menjadi bencana demografi,” imbuh Surya. Beberapa langkah disarankan Surya demi menolong pekerja inj, misalnya dengan mengurangi pajak produksi, mendorong vokasional lebih masif, penyaluran pekerja melalui bursa kerja yang lebih efektif. Sementara pada saat yang sama pemerintah perlu menemukan metode yang tepat guna mendorong dialog sosial antar pihak dalam hubungan industrial. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pengamat: Cegah PHK, manufaktur perlu dijaga
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transformasi digital dinilai jadi biang keladi terbesar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi belakangan hari. Pengamat ketenagakerjaan dari universitas Atma Jaya Surya Tjandra mengatakan efisiensi yang dilakukan perusahaan dengan menggantukan tenaga manusia dengan mesin memang jadi jurus jitu. “Di beberapa sektor manufaktur memang terjadi hal demikian, menggantikan orang dengan mesin atau pindah pabrik ke wilayah lain. Bahkan mulai ke jasa dan transportasi,” kata Surya kepada KONTAN (5/10). Seperti diberitakan KONTAN sebelumnya, PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) telah memutus hubungan kerja terhadap 400 karyawannya yang kebanyakan berada di divisi operasional. Alasan utama PHK: fungsi pekerjaan tersebut mulai berganti dengan kemajuan teknologi. Sabda Pranawa Djati, Sekjen Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menambahkan, tranformasi teknologi paling besar akan berdampak kepada industri telekomunikasi, akibatnya PHK massal. Sabda menyebut ASPEK Indonesia telah menghimpun data bahwa ada potensi PHK massal di dua perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia yaitu PT Indosat Tbk dan PT XL Axiata Tbk sebanyak 1.610 pekerja. “Alasan dari perusahaan para pekerja di PHK karena ada perubahan struktur yang berujung pada efisiensi. Restrukturisasi organisasi untuk efisiensi, sebagian yang tidak dapat posisi kemudian di-PHK,” Jelas Sabda. Jika tak diatasi dengan baik tentu transformasi teknologi kelak akan jadi bumerang bagi ketenagakerjaan di Indonesia. Surya menilai pemerintah perlu ambil bagian menyelamatkan para tenaga kerja yang terancam ini. “Manufaktur perlu dijaga dan dilindungi, karena mereka yang menjaga tenaga kerja terdidik tidak menjadi bencana demografi,” imbuh Surya. Beberapa langkah disarankan Surya demi menolong pekerja inj, misalnya dengan mengurangi pajak produksi, mendorong vokasional lebih masif, penyaluran pekerja melalui bursa kerja yang lebih efektif. Sementara pada saat yang sama pemerintah perlu menemukan metode yang tepat guna mendorong dialog sosial antar pihak dalam hubungan industrial. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
