KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo sekaligus kader PDI-P menyatakan akan berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sikap tersebut dinilai oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai gambaran dari sikap PDI-P sendiri. 

"Ya, tentu saja, karena itu merupakan sikap kenegarawanan, suatu sikap yang sangat baik bahwa pemilu tidak pernah melunturkan sikap PDI-Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura, Pak Ganjar, Prof Mahfud di dalam berdedikasi mengabdi pada bangsa dan negara," kata Hasto di Halal Bihalal TPN Ganjar-Mahfud, Senin (6/5). 

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai bahwa PDI-P lebih baik ada pada jalur oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, PDI-P hingga kini telah konsisten berada di seberang presiden dan wakil presiden terpilih. 

Baca Juga: Ganjar Pranowo Tegaskan Tetap di Luar Pemerintahan, PDI-P: Gambaran Sikap Partai

"Kalau kita membaca sikap Ibu Megawati yang konsisten menjadi oposisi itu cukup besar karena hingga saat ini PDI-P belum mengakui kemenangan Prabowo-Gibran," terangnya kepada Kontan, Selasa (7/5). 

Menurut Ujang, konsistensi tersebut dapat terlihat dari langkah PDI-P yang mencari jalan untuk menunda kemenangan Prabowo-Gibran, misalnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Selain itu, menurutnya, PDI-P perlu konsisten untuk tetap memilih jalan oposisi, sebab PDI-P memiliki pertanggungjawaban kepada konstituen, kader, dan publik.

"Suasana kebatinan PDI-P lebih besar, lebih condong menjadi oposisi. Karena kalau masuk pemerintahan pun kan PDI-P tidak bagus di mata konstituennya, tidak bagus di mata kadernya, tidak bagus di mata publik karena dianggap tidak konsisten," katanya.

Baca Juga: PTUN Minta PDI-P Perbaiki Petitum, Sidang Dilanjut 16 Mei 2024

Sebelumnya, dia memprediksi bahwa akan ada setidaknya dua oposisi di pemerintahan baru nantinya. Karena posisi PKS yang masih 50:50, tidak menutup kemungkinan PDI-P akan menjadi oposisi tunggal. 

"Saya melihat paling tidak oposisinya ya ada dua, bisa PDI-P dengan PKS. Tapi kalau PKS masuk pemerintah berarti hanya satu," kata Ujang, Jumat (26/4). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi