JAKARTA. Anggota DPRD DKI dinilai kurang melakukan kalkulasi politik ketika memutuskan untuk mengajukan hak angket. Hal ini terbukti dengan adanya perintah dari DPP partai masing-masing fraksi yang menyuruh fraksi menarik dukungan terhadap hak angket. "Itulah pertanda politisi di DPRD DKI yang tidak melakukan kalkulasi politik terhadap dinamika politik di internal partainya sendiri secara matang ketika mengajukan hak angket," ujar pengamat politik, Emrus Sihombing, ketika dihubungi, Kamis (5/3). Emrus mengatakan, sudah menjadi rahasia umum jika anggota partai di pusat masih bermain-main anggaran dengan anggota partainya yang menjadi legislatif di daerah. Menurut da, sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang melaporkan anggota dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, telah membuat anggota DPP semua partai merasa takut. Basuki dinilai akan membuka permainan anggaran yang terjadi dalam tubuh legislatif.
Pengamat: DPRD kurang kalkulasi politik
JAKARTA. Anggota DPRD DKI dinilai kurang melakukan kalkulasi politik ketika memutuskan untuk mengajukan hak angket. Hal ini terbukti dengan adanya perintah dari DPP partai masing-masing fraksi yang menyuruh fraksi menarik dukungan terhadap hak angket. "Itulah pertanda politisi di DPRD DKI yang tidak melakukan kalkulasi politik terhadap dinamika politik di internal partainya sendiri secara matang ketika mengajukan hak angket," ujar pengamat politik, Emrus Sihombing, ketika dihubungi, Kamis (5/3). Emrus mengatakan, sudah menjadi rahasia umum jika anggota partai di pusat masih bermain-main anggaran dengan anggota partainya yang menjadi legislatif di daerah. Menurut da, sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang melaporkan anggota dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, telah membuat anggota DPP semua partai merasa takut. Basuki dinilai akan membuka permainan anggaran yang terjadi dalam tubuh legislatif.