KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) bisa rampung pada pertengahan tahun ini. Saat ini, draft revisi UU Minerba masih digodok oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Pengamat energi dan pertambangan dari Armila & Rako, Eva A.Djauhari mengakui draft revisi tersebut masih susah diakses publik. Meski demikian, Eva memberi beberapa masukan. "Dari rancangan UU Minerba yang beredar, tidak diketahui apakah ini merupakan draft final atau tidak, saya melihat bahwa concerns sebagaimana dimaksud diatas telah dicoba untuk diakomodir dalam draft ini, namun demikian saya melihat ada beberapa hal yang perlu dicermati,” ujar Eva dalam keterangannya Rabu (16/5).

Dia mengatakan, pertama, dari segi format dan bentuknya, tata kalimat yang digunakan dalam rancangan ini banyak mengandung kerancuan yang mengundang terjadinya perbedaan tafsir atas suatu ketentuan. “Perbedaan tafsir ini tentu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, penyimpangan pelaksanaan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi stakeholders,” ujar Eva.

Selain format, aspek substansi revisi pun masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan, ketidakkonsistenan, serta kerancuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru dimasa mendatang. Hal itu mengingat proses penyusunan revisi UU Minerba ini yang baru aktif kembali sejak awal tahun ini dan target penyelesaian diperkirakan ada di pertengahan tahun atau sangat singkat.

Eva berpendapat, hendaknya pembuat undang-undang dan pemerintah melihat kembali permasalahan mulai dari yang bersifat fundamental hingga teknis, sehingga nantinya revisi UU Minerba ini tidak hanya mampu menjawab permasalahan-permasalahan saat ini. "Namun juga menjangkau jauh ke depannya,” kata Eva.

Ia menambahkan, draft revisi ini juga memberi penguatan atas peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab itu, Eva meminta pemerintah memperkuat kompetensi dan kapasitas dari BUMN dan BUMD, terutama perusahaan negara yang baru akan dibentuk nantinya.

“Sehingga amanat yang diberikan dalam revisi UU Minerba ini nantinya dapat dijalankan sebaik-baiknya sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara ini dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat,” jelas Eva.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi