KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memutuskan perpanjangan operasi Blok Corridor yang akan berakhir pada 2023 mendatang kepada kontrator eksisting.

Pengamat Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada ahmy Radhi menyebut langkah pemerintah serupa dengan yang dilakukan pada Blok Rokan, yaitu prinsip penawaran Blok Terminasi diberikan kepada kontraktor yang bisa memberikan keuntungan paling maksimal bagi negara.

"Tiga kontraktor eksisting blok Corridor yaitu: ConocoPhillips (operator), Pertamina dan Repsol bersepakat secara B2B untuk mengajukan proposal bersama kepada Pemerintah," ujar Fahmy dalam siaran persnya, Senin (29/7).

Kesepakatan antara ketiga existing kontraktor itu, meliputi: pertama, kepemilikan Pertamina naik dari 10% menjadi 30%, Repsol 24%, ConocoPhillips 46%, dan 10% PI diberikan kepada Pemerintah Daerah, yang berlaku sejak awal kontrak yang baru pada 2023. 

Kedua, Pertamina akan menjadi operator terhitung sejak 2026, agar produksi migas tetap terjaga dan tidak turun. Ketiga, memberikan bonus tandatangan US$ 250 juta dan KKP US$ 250 juta. Keempat, merubah kontrak migas cost recovery menjadi gross split agar penerimaan negara lebih pasti.

Fahmy mengklaim langkah Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih pada persetujuan kesepakatan B2B dari ketiga kontraktor tersebut, yang telah memberikan bonus tanda tangan dan Komitmen Kerja Pasti (KKP) dalam jumlah besar. 

"Belajar dari Mahakam, penyerahan sebagai operator kepada Pertamina pada 2026 memberikan kesempatan untuk belajar dalam proses tranfer of technology untuk mengelola Blok Corridor sehingga produksi tidak turun," kata Fahmy.

Lebih jauh Fahmy memastikan, penyerahan Blok Corridor kepada Pertamina, sebagai representasi Negara, merupakan manifestasi Kedaulatan Energi sesuai amanat konstitusi. 

Namun, di sisi lain penyerahan blok Corridor kepada Pertamina yang kemudian terjadi penurunan produksi, sehingga menyebabkan hasil Blok Corridor tidak bisa dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Kedaulatan energi dapat dicapai secara bertahap melalui proses kepemilikan Pertamina dari 10% naik menjadi 30%, hingga pada saatnya mencapai 51%. Tidak berlebihan dikatakan bahwa keputusan Pemerintah memperpanjang Blok Corridor untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai amanah konstitusi," tandas Fahmy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .