KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan rencana pemindahan ibukota negara, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, yakni sebagian berada di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Alasan pemindahan ibukota disebabkan beban Jakarta dinilai sudah cukup berat sebagai pusat aktivitas bisnis, pemerintahan dan jasa.

Djoko Setijowarno, Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyaratakatan MTI Pusat menyebut dampak nyata sudah menimbulkan masalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas cukup parah di Jakarta, yang rerata warga membutuhkan waktu 3 jam-5 jam untuk pulang pergi. Kerugian ekonomi dampak kemacetan, polusi udara tinggi, pencemaran air sudah parah, rawan gempa. Disamping itu beban Pulau Jawa semakin berat dengan masalah kepadatan penduduk 54% dari total penduduk Indonesia.

Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan, pilihan pada Provinsi Kalimantan Timur nampak lebih unggul dalam hal ketersediaan infrastruktur transportasi pendukung. Wilayah yang dipilih terletak antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sudah lama terhubung jalan nasional dan tidak lama lagi akan beroperasi Tol Samarinda-Balikpapan sepanjang 99,35 km.

Baca Juga: Ibukota baru, Kaltim punya luas wilayah 127.267,52 km2 dan penduduk lebih dari 3 juta

Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki dua bandara, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda yang baru beroperasi 24 Mei 2018. Sudah tersedia pula Pelabuhan Semayang di Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda di tepi Sungai Mahakam.

"Namun transportasi umum di kedua kota itu tidak sebaik di Jakarta. Layanan transportasi umum perkotaan sama dengan kota lain, makin buruk. Sudah ada layanan bus AKAP rute Banjarmasin-Balikpapan-Samarinda. Ada juga layanan bus AKDP, angkutan bus perintis dan penerbangan perintis," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (27/8).

Saat ini pemerintah daerah sedang mengerjakan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemajuan pekerjaan hingga Agustus 2019 sudah mencapai 68%, diprediksi selesai tahun 2021. Jika sudah terhubung, jarak perjalanan menjadi lebih pendek sekitar 30 km dan waktu tempuh bisa 1 jam.

Juga tengah dilakukan proses lelang mencari investor untuk Tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 km. Tol ini menyediakan dua lajur untuk sepeda motor. Tol Teluk Balikpapan nantinya akan terhubung dengan Tol Samarinda-Balikpapan dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan.

"Di ibukota negara baru dapat dibangun sistem jaringan transportasi yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang dengan perencanaan transportasi. Pembangunan transportasi sudah harus berorientasi pada kebutuhan manusia. Tidak lagi berfokus kepentingan mobilitas kendaraan pribadi, seperti yang selama ini berlangsung. Artinya, pilihan prioritas harus diberikan bagi pejalan kaki, pesepeda dan angkutan umum. Kendaraan bermotor listrik dapat didorong wajib digunakan di kawasan ibukota negara yang baru ini," lanjutnya.

Baca Juga: Enam fakta soal ibu kota baru di Kalimantan Timur

Paling tidak untuk tahap awal sudah tersedia jaringan layanan transportasi umum berbasis jalan, dengan bus umum yang paling mudah dan murah untuk diwujudkan. Tidak perlu lajur khusus, seperti busway, cukup bus lane (lajur bus). Berikutnya, secara bertahap dirancang dan dibangun transportasi umum berbasis jalan rel, dengan pilihan trem, kereta gantung, O-Bhan, kereta ringan atau mass rapid transit (MRT).

Jaringan jalan rel di kedua bandara perlu direncanakan dan bisa diwujudkan. Jaringan rel tersebut sekaligus dapat menghubungkan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang melewati ibukota negara. Penataan transportasi secara keseluruhan di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartenaga harus dilakukan untuk mendukung aktivitas ibukota negara yang baru.

Pemindahan ibukota negara ke Kalimantan diharapkan bisa mempercepat pengembangan wilayah di sepanjang jalan pararel perbatasan di Kalimantan 1.755 km yang hampir selesai dibangun. Ibukota negara baru harus disertai dukungan pengembangan layanan transportasi modern yang ramah lingkungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi