KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta insentif pajak untuk sektor hulu migas mendapat dukungan. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro yang menilai, insentif fiskal memang diperlukan demi menjaga keekonomian lapangan migas.

Komaidi mengungkapkan, sejatinya bentuk insentif untuk tiap lapangan migas berbeda-beda. "Jika tidak ada insentif, lapangan migas tertentu teritama yang sudah tua tidak akan ekonomis untuk diproduksikan," kata dia kepada Kontan.co.id, Kamis (3/6).

Komaidi melanjutkan, kebijakan terkait insentif fiskal bisa berdampak dua hal bagi pemerintah.

Jika Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal maka penerimaan pajak dan PNBP dari migas berpotensi berkurang. Akan tetapi, jika tidak diberikan, bukan tidak mungkin penerimaan pajak dan PNBP malah hilang karena tidak adanya produksi lagi.

Baca Juga: Sektor hulu migas menanti pemberian insentif fiskal guna dorong lifting migas

Apalagi, pemberian insentif fiskal ini baru mungkin dirasakan dampaknya untuk jangka panjang. Komaidi mencontohkan, jika insentif diperoleh saat masa eksplorasi hingga kemudian menemukan cadangan migas maka butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk bisa berproduksi.

Untuk itu, penurunan produksi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dinilai Komaidi mungkin disebabkan kebijakan beberapa tahun lalu.

"Artinya jika hari ini produksi turun, berarti 4 tahun sampai 5 tahun lalu kebijakan untuk penemuan cadangan kurang diperhatikan," pungkas Komaidi.

Selanjutnya: Investasi hulu diprediksi stagnan, IPA dorong pemberian insentif fiskal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari