KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat pertanian Khudori meragukan konsep food estate yang digunakan pemerintah dapat menjadi solusi ketahanan pangan. Khudori yang juga Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat menjabarkan sejumlah kegagalan konsep food estate sebelumnya. Asal tahu saja food estate yang dicanangkan pemerintah di Kalimantan Tengah bukanlah yang pertama kali. Khudori bilang, program 1 juta hektare (ha) lahan gambut di tahun 1995 terbukti gagal. Program tersebut dilakukan dengan luas 1.457.100 ha dibagi lima daerah kerja.
Dua tahun anggaran, 31.000 ha telah dibuka dan ditempati 13.000 keluarga transmigran. Sementara itu 17.000 ha sudah dibuka tetapi belum ditempati sehingga masih sisa 1.409.150 ha.
Baca Juga: Begini upaya pemerintah menjaga kedaulatan pangan di masa pandemi corona Food estate Ketapang pada tahun 2013 juga dinyatakan gagal. Tercatat ada potensi 886.959 ha lahan, tetapi Pemerintah Daerah Ketapang hanya sanggup menargetkan penyediaan 100.000 ha. "Dua tahun berjalan, hanya 104 ha dari target 100.000 hektare yang bisa ditanami dengan hasil beragam yakni 2,77 – 4,69 ton GKP per ha," ujar Khudori dalam siaran pers Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diterima Kontan.co.id, Minggu (25/10). Pada tahun 2012 juga terdapat program food estate Bulungan dengan rencana lahan seluas 298.221 ha. Namun luas lahan yang dicetak sesuai laporan pemerintah hanya 1.024 ha dan yang berhasil ditanami hanya 5 ha. Khudori menyebut penyebab kegagalan food estate salah satunya berkaitan dengan pola kemitraan korporasi-petani. Hal itu selalu diwarnai konflik kuasa atas tanah. Hal itu juga terjadi pada program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang menggadang-menggadang akan mengelola 1,23 juta ha tanah. Saat ini hanya bertahan 400 ha, yang dikelola oleh PT Parama Pangan Papua bermitra dengan petani lokal.
Baca Juga: Langkah yang ditempuh pemerintah tekan defisit menjadi 3% pada 2023 "Penyebabnya adalah transmigran yang menjadi tenaga kerjanya hanya menjadi penopang ekspansi agribisnis, hidup tak membaik, hak tanah tak jelas dan rawan pangan," tegas Khudori. Sebelumnya SPI menyatakan menolak pembuatan lumbung pangan yang disebut food estate oleh pemerintah. Food estate dinilai tak dapat menjadi solusi mengatasi krisis pangan saat ini. "Food estate tidak bisa jadi solusi atas ancaman krisis pangan yang dikhawatirkan muncul akibat pandemi ini," pungkas Ketua Umum SPI Henry Saragih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari