JAKARTA. Seratus hari memimpin Jakarta, plus-minus kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama menjadi sorotan. Diwarnai beberapa pandangan miring terkait penanganan bencana banjir lima tahunan, pasangan pemimpin Jakarta dinilai memiliki banyak sisi positif terutama dalam mengubah kultur kerja birokrasi."Jokowi-Ahok mengubah kultur yang selama ini kental di lingkungan Pemda. Mereka telah menghadirkan gaya kerja berbeda yang terhitung langka pada lingkup birokrasi," kata pengamat komunikasi politik Ari Junaedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/1).Ari menjelaskan, dengan cara terjun langsung ke lapangan, Jokowi tidak hanya melihat langsung kondisi dan problem yang dialami warga. Gubernur DKI juga bisa bisa menyaksikan secara gamblang bagaimana birokrasi di tingkat yang lebih rendah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat."Pejabat tidak bisa lagi asal melapor informasi yang dibuat-buat atau sajikan data yang tidak benar karena dia melihat langsung di lapangan," urai pengajar Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia ini.Dalam pandangan Ari, dengan gaya kebanyakan pemimpin yang lebih banyak menghabiskan waktu di kantor atau untuk kegiatan formal, pemantauan terhadap kegiatan bawahan dan pelaksanaan tugas di lapangan acap kali tersisihkan. Mentalitas yang terbentuk di lingkup birokrasi pun sebatas memenuhi prosedur. Pasalnya, pengawasan terhadap kinerja hanya didasarkan pada laporan yang diterima."Ini berbeda dengan yang dilakukan Jokowi. Untuk tahu bagaimana bawahannya melayani warga, dia datangi sendiri kantor kecamatan dan kelurahan. Akhirnya kan ketahuan pegawai-pegawai itu datangnya jam berapa," lanjut Ari.Terobosan yang mengubah kultur birokrasi, dalam penilaian Ari, juga dilakukan Wakil Gubernur. Basuki. Ari menilai Basuki telah mempertahankan komitmennya untuk membersihkan birokrasi dan bersikap transparan dalam pengelolaan anggaran."Meng-upload rapat-rapat di lingkup Pemda ke Youtube dengan tujuan agar masyarakat luas tahu bagaimana anggaran dibahas dan menunjukkan ketegasan untuk memprioritaskan kebutuhan warga. Ini mengubah kultur yang selama ini terjadi di lingkup pemerintah, rapat-rapat, apalagi pembahasan anggaran selalu tertutup," kata Ari.Meski demikian, ada juga catatan bagi pasangan Jokowi-Basuki yang disampaikan Ari. Menurut ari, banyaknya problematika Ibu Kota mengharuskan Jokowi-Basuki memberikan prioritas dalam kebijakan. Sejauh ini keduanya masih terlihat merangkum semua kemungkinan solusi."Jokowi terlalu banyak keluarkan jurus. Seharusnya dia bisa pilih mau fokus ke mana dulu. Misalnya dalam penanganan banjir, prioritasnya mau ke deep tunnel atau apa," ujar Ari.Ari juga menilai Jokowi-Basuki menjadi dua figur yang terlalu sentral dalam pemerintahan DKI. Pejabat lain yang mendampingi keduanya belum mampu mencapai kecepatan dan kelugasan keduanya dalam bekerja dan mengambil keputusan.Alhasil, gubernur dan wagub terkesan bekerja sendiri. Padahal, kesuksesan akan sangat ditentukan kemampuan keduanya membangun tim birokrasi yang saling menopang."Ibarat bermain sepak bola, dua striker ini tidak bisa apa-apa tanpa dukungan pemain lain di belakang mereka. Team work harus kuat baru bisa dapat hasil maksimal. Selama ini speed Jokowi-Ahok sudah tinggi tapi yang di sekelilingnya masih begitu-begitu saja, akhirnya keteteran," pungkas Ari. (Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pengamat: Jokowi-Basuki buka kultur baru birokrasi
JAKARTA. Seratus hari memimpin Jakarta, plus-minus kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama menjadi sorotan. Diwarnai beberapa pandangan miring terkait penanganan bencana banjir lima tahunan, pasangan pemimpin Jakarta dinilai memiliki banyak sisi positif terutama dalam mengubah kultur kerja birokrasi."Jokowi-Ahok mengubah kultur yang selama ini kental di lingkungan Pemda. Mereka telah menghadirkan gaya kerja berbeda yang terhitung langka pada lingkup birokrasi," kata pengamat komunikasi politik Ari Junaedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/1).Ari menjelaskan, dengan cara terjun langsung ke lapangan, Jokowi tidak hanya melihat langsung kondisi dan problem yang dialami warga. Gubernur DKI juga bisa bisa menyaksikan secara gamblang bagaimana birokrasi di tingkat yang lebih rendah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat."Pejabat tidak bisa lagi asal melapor informasi yang dibuat-buat atau sajikan data yang tidak benar karena dia melihat langsung di lapangan," urai pengajar Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia ini.Dalam pandangan Ari, dengan gaya kebanyakan pemimpin yang lebih banyak menghabiskan waktu di kantor atau untuk kegiatan formal, pemantauan terhadap kegiatan bawahan dan pelaksanaan tugas di lapangan acap kali tersisihkan. Mentalitas yang terbentuk di lingkup birokrasi pun sebatas memenuhi prosedur. Pasalnya, pengawasan terhadap kinerja hanya didasarkan pada laporan yang diterima."Ini berbeda dengan yang dilakukan Jokowi. Untuk tahu bagaimana bawahannya melayani warga, dia datangi sendiri kantor kecamatan dan kelurahan. Akhirnya kan ketahuan pegawai-pegawai itu datangnya jam berapa," lanjut Ari.Terobosan yang mengubah kultur birokrasi, dalam penilaian Ari, juga dilakukan Wakil Gubernur. Basuki. Ari menilai Basuki telah mempertahankan komitmennya untuk membersihkan birokrasi dan bersikap transparan dalam pengelolaan anggaran."Meng-upload rapat-rapat di lingkup Pemda ke Youtube dengan tujuan agar masyarakat luas tahu bagaimana anggaran dibahas dan menunjukkan ketegasan untuk memprioritaskan kebutuhan warga. Ini mengubah kultur yang selama ini terjadi di lingkup pemerintah, rapat-rapat, apalagi pembahasan anggaran selalu tertutup," kata Ari.Meski demikian, ada juga catatan bagi pasangan Jokowi-Basuki yang disampaikan Ari. Menurut ari, banyaknya problematika Ibu Kota mengharuskan Jokowi-Basuki memberikan prioritas dalam kebijakan. Sejauh ini keduanya masih terlihat merangkum semua kemungkinan solusi."Jokowi terlalu banyak keluarkan jurus. Seharusnya dia bisa pilih mau fokus ke mana dulu. Misalnya dalam penanganan banjir, prioritasnya mau ke deep tunnel atau apa," ujar Ari.Ari juga menilai Jokowi-Basuki menjadi dua figur yang terlalu sentral dalam pemerintahan DKI. Pejabat lain yang mendampingi keduanya belum mampu mencapai kecepatan dan kelugasan keduanya dalam bekerja dan mengambil keputusan.Alhasil, gubernur dan wagub terkesan bekerja sendiri. Padahal, kesuksesan akan sangat ditentukan kemampuan keduanya membangun tim birokrasi yang saling menopang."Ibarat bermain sepak bola, dua striker ini tidak bisa apa-apa tanpa dukungan pemain lain di belakang mereka. Team work harus kuat baru bisa dapat hasil maksimal. Selama ini speed Jokowi-Ahok sudah tinggi tapi yang di sekelilingnya masih begitu-begitu saja, akhirnya keteteran," pungkas Ari. (Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
