KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengidentifikasi adanya  'kebocoran' LPG 3 kg dari jalur distribusi resmi hingga ke tingkat pengecer. Jumlahnya sekitar 1,5 juta ton. Pengamat menilai hal ini disebabkan karena sistem distribusi yang tidak tepat. 

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai kebocoran LPG 3 kg sebanyak 1,5 juta ton dari jalur resmi karena sistem distribusi terbuka. Artinya siapa saja bisa mengakses produk subsidi tersebut. Akibatnya, selain salah sasaran konsumen, LPG melon juga rentan penyelewengan. 

“Jika penyelewengan ini bisa sampai 1,5 juta ton, jumlah besar, saya yakin ini ada kerja sama dengan pihak orang dalam Pertamina karena tidak mungkin kebocoran sebanyak itu diperoleh di pasar,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (19/10). 

Baca Juga: Pemerintah Sinyalir Ada 1,5 Juta Ton Elpiji 3 Kg Bocor dari Jalur Resmi

Jika kemudian disinyalir ada pengurus partai politik yang bermain, Fahmy menduga, karena bertepatan dengan semakin dekatnya hajatan politik besar yakni pilpres yang membutuhkan dana besar. Nah produk yang rawan diselewengkan adalah LPG 3 kg yang akan mendatangkan banyak keuntungan dalam jumlah besar. 

Tentu semakin besar volume LPG 3 kg yang bocor, kerugian negara akan semakin membengkak. Maka itu, sebagai salah satu solusi adalah diubahnya sistem distribusi LPG subsidi dari terbuka menjadi tertutup. 

“Melalui cara ini, dapat mempersempit peluang terjadinya penyelewengan. Tapi kalau bekerja sama dengan pihak dalam atau distributor, tentu ini akan sulit dihindari sekalipun sistemnya tertutup,” ujarnya. 

Tidak hanya mengubah sistem, Fahmy juga mengingatkan, pemerintah juga bisa mengawasi dengan ketat oknum-oknum yang memberikan jalan penyelewengan LPG subsidi. 

Selain itu, lanjut Fahmy, pendistribusian LPG 3 kg juga harus berbasis pada data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menambahkan anggaran pembelian LPG sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dalam sebulan membutuhkan 4 tabung LPG untuk memasak, nah kebutuhan ini bisa diberikan dalam bentuk bantuan tunai ke masyarakat yang membutuhkan. 

“Nanti orang di luar daftar BLT, harus membeli LPG 12 kg atau tetap membeli 3 kg di luar harga non-subsidi. Di situ subsidinya bisa lebih tepat sasaran” terangnya. 

Baca Juga: Soal Petinggi Parpol Terlibat Bisnis LPG, Begini Kata Ahok

Apabila sistem distribusi LPG 3 kg ini tidak diubah, Fahmy menayatakan, aktivitas penyelewengan akan terus terjadi. Pasalnya, saat ini selisih harga LPG subsidi dan non subsidi sangat jauh. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat