JAKARTA. Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan banyak pedagang gas (trader) yang hanya bermodal kertas dalam penjualan gas. Alhasil, konsumen harus membayar biaya lebih mahal.

Fahmy mencatat Pertagas mengalirkan pasokan kepada setidaknya 10 perusahaan trader yang tidak memiliki infrastruktur gas bumi, seperti yang disyaratkan pemerintah.

Selain membuat harga gas semakin mahal, keberadaan trader gas tanpa infrastruktur membuat pengembangan pipa gas bumi di Indonesia sulit berkembang.

Mengutip laporan resmi Pertagas tahun 2014, beberapa perusahaan yang mendapat pasokan dari perseroan diantaranya PT Bayu Buana Gemilang-TS (di pasok 6.480 miliar British thermal unit (BBTU), PT Java Gas Indonesia (6.060 BBTU), PT Sadikun Niagamas Raya (5.239 BBTU), PT Surya Cipta Internusa (6.140 BBTU), PT Walinusa Energi (4.562 BBTU), PT Alamigas Mega Energy (147 BBTU), PT Dharma Pratama Sejati (394 BBTU), PT IGAS (1,26 BBTU), PT Trigas (25,77 BBTU), PT Ananta Virya (1,5 BBTU), PT Mutiara Energi (3.625 BBTU), dan PT Jabar Energi dipasok (516 BBTU).

Fahmi menilai, Pertagas sebaiknya memperbesar porsi penjualan gas kepada konsumen pengguna akhir seperti pelanggan industri maupun rumah tangga. Dua konsumen yang dilayani Pertagas yaitu pabrik pupuk PT Pupuk Sriwijaya (Persero) sebanyak 4.230 BBTU dan pabrik keramik PT Arwana AK ( 485 BBTU).

Sependapat, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyebut kegiatan menjual gas kepada trader harus dihentikan apabila harga gas di Indonesia ingin diturunkan.

“Semestinya, Pertagas langsung menjual gasnya kepada pemakai. Kenapa pasokan gas harus diberikan ke trader dulu, mengapa tidak langsung ke pemakai saja agar harga bisa ditekan,” ujar Marwan.

Untuk itu, IRESS mengaku akan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, agar praktik pemburu rente di gas bisa dihilangkan.

"Selama ini banyak konsumen gas seperti pabrik pupuk dan industri teriak harga gas bumi mahal, ini karena surat alokasi gas jadi barang dagangan antara trader gas," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto