KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kasus beredarnya rekaman percakapan yang diduga  Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Menurutnya, Jokowi harus segera turun tangan dalam skandal percakapan yang diduga membahas fee proyek tersebut.

"Presiden memang harus ikut turun tangan, dia harus membuatnya semuanya lebih clear, sekarang kan masih abu-abu," kata Mamit dalam keterangannya, Selasa (1/5).

Memasuki tahun politik, semua isu pun bisa dibuat jadi barang panas. Setelah kemunculan rekaman itu, di tengah masyarakat kini bermunculan banyak persepsi.

Jokowi jangan sampai membiarkan persepsi yang muncul semakin liar. "Kalau dibiarkan begitu saja, persepsi masyarakat bisa bertanya dengan kinerja Jokowi. Ini bisa memberatkan PLN dan Pertamina," kata Mamit.

Sejak Jumat (27/4), beredar potongan percakapan antara Rini dan Sofyan Basir. Kementerian BUMN membantah percakapan itu soal bagi-bagi saham. Namun, mengakui ada percakapan antara Rini dan Sofyan dalam konteks yang berbeda dari potongan percakapan yang disebarkan itu.

Menurut Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, Rini dan Sofyan memang pernah berdiskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Adapun diskusi itu sudah terjadi setahun yang lalu.

Dalam diskusi yang dia maksud, Rini dan Sofyan memiliki tujuan serupa, yakni memastikan investasi itu bisa memberi manfaat maksimal pada PLN, bukan malah membebaninya.

"Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan," ujar Imam.

Sementara itu, Rini menegaskan akan menuntut penyebar rekaman pembicaraan antara dirinya dengan Sofyan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto