KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai Bulog akan kesulitan menjual atau mengeluarkan stok beras yang tersedia di gudang Bulog bila pemerintah kembali mengimpor beras. Ditambah menurut Khudori, kualitas beras yang tersedia di gudang Bulog berpotensi rusak karena merupakan sisa impor pada 2018-2019.

“Ketika pada saat dikatakan bahwa impor-impor harus dilakukan sementara di gudang Bulog itu sudah potensial rusak, kalau tidak dikeluarkan. Sementara penyaluran outlet yang pasti tidak ada, ini kan perjudiannya semakin besar itu potensi untuk terjadi tidak terurus semakin besar. Itu saya kira kepentingannya ya itu pak Buwas teriak-teriak,” ujar Khudori dalam keterangannya, Kamis (18/3).

Khudori menjelaskan Bulog seperti kehilangan pasar setelah pemerintah pada 2017 mengubah kebijakan bantuan dalam bentuk beras yang bernama raskin dan rastra menjadi bantuan tunai.

Baca Juga: Jaga stabilitas harga pangan, Gubernur Jateng dan Wamendag pacu kinerja SRG

“Dulu ketika masih ada raskin, ada rastra, outlet penyaluran yang pasti untuk beras Bulog kira-kira 2,8-3 juta ton per tahun. Saya kira penjelasannya kenapa Bulog itu menyerap beras produksi domestik dalam jumlah kecil, karena sepertinya tidak ingin berjudi karena beras dalam jumlah banyak, terus outlet penyalurannya itu semakin kecil bahkan tidak ada, itu kan dia harus bertarung dengan pelaku usaha yang lain termasuk merintis bisnis komersial itu ya, yang itu outlet-nya tidak pasti,” jelas Khudori.

Menurunnya kualitas beras milik Bulog yang sudah berusia lebih dari dua tahun tersebut, menurut Khudori menjadi kepentingan mendesak bagi Bulog untuk dikeluarkan dari gudang. Sementara di sisi lain, Bulog selaku pelaksana tetap harus menjalankan instruksi jika pemerintah memutuskan impor.   “Ketika ini turun mutu, mau diapain. Jadi kepentingan mendesak bagi Bulog, termasuk Pak Buwas yang teriak-teriak itu adalah menyelesaikan persoalan dingin. Ketika pada saat yang sama mereka diwajibkan, sebagai operator kan mau tidak mau ya harus jalan lah,” ujarnya.

Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Ketahanan Pangan ini menambahkan hingga saat ini izin impor belum dikeluarkan oleh Pemerintah. Menurutnya, idealnya waktu impor dilakukan pada Agustus-September setelah musim panen raya.

Baca Juga: KKP perkirakan pasokan ikan cukup penuhi kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri

“Sekarang belum dilakukan karena memang izin impornya belum dikeluarkan, termasuk perkiraan waktunya kapan masuk. Kenapa impor itu keputusannya bisa dibuat di Agustus atau September karena pada saat itu kita akan tahu kira-kira produksi kita bagus atau tidak, cukup atau tidak. Padi itu ada 3 siklus, siklus pertama itu panen raya. Panen raya itu terjadi antara Februari sampai Mei,” kata Khudori.

Sebelumnya Direktur Utama Bulog, Budi Waseso menyebut di Gudang Perum Bulog masih tersimpan ratusan ribu ton beras impor yang belum terserap pasar. Stok beras tersebut banyak yang rusak dan cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog masih ada lebih dari 300 ribu ton yang kualitasnya sudah mulai menurun.

Selanjutnya: Pengamat: Sengkarut data bansos dimanfaatkan jadi celah korupsi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi