KONTAN.CO.ID-JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan diminta tidak hanya memprioritaskan pencairan restitusi pajak bagi wajib pajak di sektor padat karya. 

Kepastian pencairan juga perlu diberikan kepada sektor usaha lain, terutama eksportir dan industri manufaktur yang memiliki karakteristik lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, restitusi merupakan hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak, bukan insentif atau kemurahan hati pemerintah. 

Baca Juga: BI dan Tiga Bank Sentral ASEAN Perkuat Kerja Sama Transaksi Mata Uang Lokal

Oleh karena itu, penundaan pencairan restitusi dapat berdampak terhadap kondisi keuangan dunia usaha.

Menurutnya, ketika restitusi tertahan, pemerintah pada dasarnya menggunakan dana milik dunia usaha tanpa memberikan kompensasi bunga. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu arus kas dan modal kerja perusahaan.

"Penundaan restitusi pada dasarnya membuat negara menggunakan dana dunia usaha tanpa kompensasi bunga, sehingga dapat mengganggu arus kas dan modal kerja perusahaan," ujar Yusuf kepada KONTAN, Jumat (13/11).

Dia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan prioritas percepatan restitusi kepada sektor padat karya. 

Namun, nilai restitusi yang telah dicairkan untuk sektor tersebut dinilai masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan total restitusi pajak.

DJP sebelumnya melaporkan realisasi restitusi hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 208,68 triliun. Dari jumlah tersebut, restitusi yang telah dicairkan kepada sektor padat karya mencapai Rp 4,9 triliun kepada 2.767 wajib pajak atau setara 92,1% dari permohonan sektor tersebut.

Menurut Yusuf, percepatan pencairan seharusnya juga menjangkau wajib pajak di sektor lain yang telah memenuhi persyaratan.

Hal ini terutama penting bagi eksportir dan industri manufaktur yang secara alami memiliki PPN masukan lebih besar dibandingkan PPN keluaran.

Terlebih, kondisi tersebut dapat semakin membebani perusahaan ketika nilai tukar rupiah melemah dan biaya impor bahan baku meningkat. Akibatnya, keterlambatan pencairan restitusi berpotensi menambah tekanan terhadap kebutuhan modal kerja perusahaan.

Yusuf menilai, salah satu solusi yang dapat diterapkan DJP adalah memperkuat mekanisme restitusi berbasis risiko. Dengan skema tersebut, wajib pajak yang memiliki rekam jejak kepatuhan baik dapat memperoleh proses penelitian dan pencairan restitusi lebih cepat.

Sementara itu, pemeriksaan mendalam dapat difokuskan kepada wajib pajak yang memiliki profil risiko tinggi. Menurutnya, pendekatan tersebut juga lebih efisien mengingat DJP mengakui masih menghadapi keterbatasan jumlah pemeriksa pajak.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif IEF Research Institute Ariawan Rahmat.

Baca Juga: Aliran Modal Asing Masuk Rp 127,6 Triliun hingga 11 November 2026, Ini Rinciannya

Dia menilai, sektor usaha di luar padat karya tidak membutuhkan perlakuan istimewa, melainkan kepastian waktu pencairan restitusi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ariawan menghitung, restitusi sektor padat karya sebesar Rp 4,9 triliun hanya mencakup sekitar 2,3% dari total restitusi pajak yang telah dicairkan hingga 31 Oktober 2026. 

"Jadi pekerjaan untuk sektor prioritas hampir selesai, sedangkan nilai restitusi terbesar justru ada pada eksportir, manufaktur berorientasi ekspor, pertambangan, dan perdagangan besar," ujar Ariawan.

Dia menjelaskan, secara hukum restitusi pajak tidak mengenal pengelompokan sektor prioritas. 

Berdasarkan Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), DJP memiliki waktu paling lama 12 bulan untuk memeriksa permohonan restitusi. Apabila melewati batas waktu tersebut, negara wajib membayar imbalan bunga sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, percepatan restitusi untuk kelompok tertentu dapat dilakukan sebagai pengaturan antrean, sepanjang tidak mengakibatkan hak wajib pajak lainnya tertunda melampaui batas waktu yang ditetapkan undang-undang.

Ariawan juga memahami pengetatan restitusi yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. 

Aturan tersebut diterbitkan sebagai respons atas temuan kebocoran restitusi yang pada tahun sebelumnya mencapai Rp 361 triliun. Salah satu kebijakannya adalah menurunkan batas restitusi PPN dipercepat dari Rp 5 miliar menjadi Rp1  miliar.

Meski demikian, dia menilai ambang batas tersebut perlu ditinjau kembali, khususnya bagi eksportir yang memiliki rekam jejak kepatuhan baik. Batas Rp 1 miliar dinilai terlalu rendah bagi perusahaan menengah yang berorientasi ekspor.

Menurut Ariawan, PPN masukan yang belum dikembalikan kepada wajib pajak pada dasarnya merupakan modal kerja yang tertahan. Bagi eksportir yang melakukan penyerahan dengan tarif PPN 0%, kondisi lebih bayar merupakan hal yang secara alami kerap terjadi.

Dia juga mengingatkan adanya konsekuensi fiskal apabila pencairan restitusi terus tertunda. Restitusi yang belum dibayarkan pada tahun ini berpotensi menjadi kewajiban pada tahun depan dan membebani penerimaan neto 2027. 

Beban tersebut dapat bertambah apabila pemerintah harus membayar imbalan bunga akibat keterlambatan.

Selain memperkuat mekanisme berbasis risiko dan mengevaluasi batas restitusi dipercepat, Ariawan mengusulkan DJP mempublikasikan data antrean restitusi secara berkala.

Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan transparansi mengenai jumlah dan nilai restitusi yang masih diproses. 

Dengan begitu, publik juga dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dalam membaca perkembangan penerimaan pajak neto pemerintah.

Baca Juga: Pencairan Restitusi Pajak Anjlok 38,72% Hingga Oktober 2026 Jadi Rp 208,68 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News