JAKARTA. Pengamat transportasi, Darmaningtyas, menilai Pemerintah Provinsi DKI dan PT Jakarta Monorail (JM) tak layak membangun monorel. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki PT JM, Darmaningtyas yakin kalau proyek itu akan kembali mangkrak. Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk kembali menjalankan proyek monorel. Sebab, apabila PT JM merugi, Pemprov DKI-lah yang akan menanggung. "Saya sudah bilang berkali-kali, monorel itu tidak layak dibangun, dan tetap dipaksakan oleh Gubernur," kata pria yang akrab disapa Tyas, di Jakarta, Selasa (18/2/2014). Dia memaparkan, desain jalur monorel hanya dibuat untuk jalur wisata dan karyawan untuk makan siang. Misalnya saja, untuk rute green line, Senayan-Kuningan, rute itu hanya menghubungkan pusat perbelanjaan satu dengan lainnya. Sementara untuk rute blue line, Kampung Melayu-Tomang, tak berbeda dengan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca sehingga masyarakat jauh lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan monorel. Jalur yang didesain PT JM pun bukan merupakan jalur padat penumpang, dan ia memperkirakan tak akan menarik penumpang. "Kalau cuma jalur melingkar, tidak feasible. Tapi, kalau yang diusung oleh konsorsium BUMN itu baru feasible karena origin destination, membawa komuter yang berangkat dari rumah ke kantor, dan kantor ke rumah," kata Tyas. Tyas memiliki alasan kenapa meragukan proyek monorel ini. Pertama, dia mengaku tidak yakin PT JM memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan program. Kedua, tidak ada investor yang berminat menyelesaikan proyek monorel. PT JM, lanjut dia, masih memiliki utang kepada PT Adhi Karya untuk pembayaran tiang-tiang pancang. Janji pelunasan utang itu telah disampaikan Dirut PT JM Sukmawati Syukur saat DKI menggelar public hearing sekitar satu tahun yang lalu. Namun, hingga kini, utang itu tak kunjung dilunasi. Berdasarkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan, PT Adhi Karya merupakan pemilik tunggal konstruksi monorel di koridor green line. "Coba saja catat ucapan saya sekarang, kita lihat lima tahun lagi benar atau tidak ucapan saya," ujar dia. Selain dua jalur monorel yang dibangun PT JM, lima perusahaan BUMN berencana membangun empat jalur monorel tanpa membebani APBD DKI Jakarta. Empat jalur yang diajukan ialah Bekasi Timur-Cawang sepanjang 18,1 km, Cibubur-Cawang sepanjang 13,7 km, Cawang-Kuningan sepanjang 11, 6 km. Kemudian, Kuningan-Palmerah yang saat ini sudah ada tiang-tiang mangkrak sepanjang 8,5 km. Kelima BUMN tersebut adalah PT Adhi Karya, PT Jasa Marga, INKA (Industri Kereta Api), PT Telkom, dan LEN (Lembaga Elektronik Negara). Sebelumnya, PT Adhi Karya juga bergabung dengan PT JM untuk membangun proyek monorel. (Kurnia Sari Aziza) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pengamat: Monorel tidak layak dibangun
JAKARTA. Pengamat transportasi, Darmaningtyas, menilai Pemerintah Provinsi DKI dan PT Jakarta Monorail (JM) tak layak membangun monorel. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki PT JM, Darmaningtyas yakin kalau proyek itu akan kembali mangkrak. Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk kembali menjalankan proyek monorel. Sebab, apabila PT JM merugi, Pemprov DKI-lah yang akan menanggung. "Saya sudah bilang berkali-kali, monorel itu tidak layak dibangun, dan tetap dipaksakan oleh Gubernur," kata pria yang akrab disapa Tyas, di Jakarta, Selasa (18/2/2014). Dia memaparkan, desain jalur monorel hanya dibuat untuk jalur wisata dan karyawan untuk makan siang. Misalnya saja, untuk rute green line, Senayan-Kuningan, rute itu hanya menghubungkan pusat perbelanjaan satu dengan lainnya. Sementara untuk rute blue line, Kampung Melayu-Tomang, tak berbeda dengan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca sehingga masyarakat jauh lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan monorel. Jalur yang didesain PT JM pun bukan merupakan jalur padat penumpang, dan ia memperkirakan tak akan menarik penumpang. "Kalau cuma jalur melingkar, tidak feasible. Tapi, kalau yang diusung oleh konsorsium BUMN itu baru feasible karena origin destination, membawa komuter yang berangkat dari rumah ke kantor, dan kantor ke rumah," kata Tyas. Tyas memiliki alasan kenapa meragukan proyek monorel ini. Pertama, dia mengaku tidak yakin PT JM memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan program. Kedua, tidak ada investor yang berminat menyelesaikan proyek monorel. PT JM, lanjut dia, masih memiliki utang kepada PT Adhi Karya untuk pembayaran tiang-tiang pancang. Janji pelunasan utang itu telah disampaikan Dirut PT JM Sukmawati Syukur saat DKI menggelar public hearing sekitar satu tahun yang lalu. Namun, hingga kini, utang itu tak kunjung dilunasi. Berdasarkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan, PT Adhi Karya merupakan pemilik tunggal konstruksi monorel di koridor green line. "Coba saja catat ucapan saya sekarang, kita lihat lima tahun lagi benar atau tidak ucapan saya," ujar dia. Selain dua jalur monorel yang dibangun PT JM, lima perusahaan BUMN berencana membangun empat jalur monorel tanpa membebani APBD DKI Jakarta. Empat jalur yang diajukan ialah Bekasi Timur-Cawang sepanjang 18,1 km, Cibubur-Cawang sepanjang 13,7 km, Cawang-Kuningan sepanjang 11, 6 km. Kemudian, Kuningan-Palmerah yang saat ini sudah ada tiang-tiang mangkrak sepanjang 8,5 km. Kelima BUMN tersebut adalah PT Adhi Karya, PT Jasa Marga, INKA (Industri Kereta Api), PT Telkom, dan LEN (Lembaga Elektronik Negara). Sebelumnya, PT Adhi Karya juga bergabung dengan PT JM untuk membangun proyek monorel. (Kurnia Sari Aziza) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
