JAKARTA. Pemerintah Indonesia diminta harus menjadi operator dalam penguasaan tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) apabila divestasi saham 51% sudah menjadi hak milik. Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi mengatakan, dengan kepemilikan mayoritas saham 51% maka pemerintah lebih leluasa dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk penetapan operator dan deviden policy. "Tidak ada gunanya divestasi saham 51% kalau operator tetap Freeport. Maka dari itu, pemerintah yang harus jadi operator," terangnya kepada KONTAN, Rabu (26/7).
Pengamat: Operator Freeport mestinya Indonesia
JAKARTA. Pemerintah Indonesia diminta harus menjadi operator dalam penguasaan tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) apabila divestasi saham 51% sudah menjadi hak milik. Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi mengatakan, dengan kepemilikan mayoritas saham 51% maka pemerintah lebih leluasa dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk penetapan operator dan deviden policy. "Tidak ada gunanya divestasi saham 51% kalau operator tetap Freeport. Maka dari itu, pemerintah yang harus jadi operator," terangnya kepada KONTAN, Rabu (26/7).