KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sampai saat ini Indonesia telah menjalin perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan 70 negara. Teranyar, pemerintah melakukan renegosiasi bilateral dengan Singapura, harapannya investasi dari Singapura khususnya foregn direct investment (FDI) dari sana bisa mengucur deras.

Pengamat pajak dari Donny Darussalam Tax Center (DDTC) Fiscal Research Bawono Kristiaji menilai fasilitas P3B atau tax treaty sebagai “pelumas” aliran dana asing. Alasannya, masih banyak perdebatan sejauh mana investasi dapat masuk ke Indonesia melalui amandemen P3B. 

Baca Juga: Tingkatkan investasi dari Korea Selatan, ini upaya yang dilakukan pemerintah

Bawono menyampaikan tidak ada hasil konsisten yang memperlihatkan efektivitas dampak P3B terhadap investasi. Ini didasari oleh beberapa hasil studi memperlihatkan, tidak ada dampak P3B terhadap investasi, pun ada pula studi yang sebaliknya.

Dewasa ini, model P3B tidak hanya dari rujukan The Organization for Economic Co-opration and Development (OECD), namum sifatnya menyesuaikan dengan model pemajakan internasional lainnya. Sehingga, tidak hanya memberikan keberpihakan pemajakan bagi negara maju.

Kata Bawono, fasilitas pajak tersebut dapat menjadi pelumas juga ketika omnibus law cipta lapangan kerja dan omnibus law perpajakan diundangkan. Catatannya, semua pemberian insentif pajak tersebut dapat berlangsung dengan selaras. 

“P3B bilateral adalah sesuatu yang head to head dengan negara investor. Namun, harus juga diselaraskan dengan rezim relaksasi Indonesia saat ini. Di saat melakukan relaksasi harus ada komitmen transparansi dalam penghindaran pajak semakin kuat misalnya dalam pertukaran data informasi,” kata Bawono, Jumat (9/2).

Baca Juga: Penurunan tarif PPh badan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan

Bawono menambahkan, keberadaan P3B dapat dimanfaatkan sebagai stimulus untuk mendatangkan investasi. Apalagi, P3B renegosiasi bilateral dengan Singapura dapat menjadi investment hub atau gerbang investasi global.

Editor: Tendi Mahadi