JAKARTA. Gelagat perubahan peta politik di tahun ini makin terlihat nyata. Tak sejalannya pandangan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap putusan Undang-Undang Pemilu serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas berujung perintah penarikan kader PAN dalam kabinet kerja.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Gungun Heryanto berpendapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil sikap tegas terhadap posisi PAN. Sebaliknya, jika PAN sepatutnya juga harus mengambil posisi berada dalam pemerintahan atau di luar.

"Jika PAN memang sulit untuk berjalan seiring dengan policy pemerintah, daripada menunggu reshuffle  lebih baik PAN menarik diri," kata Gungun pada KONTAN, Senin (24/7).

Sementara itu jika menengok Partai Golongan Karya yang sempat tersandung dengan ditetapkannya Ketua DPR, Setya Novanto menjadi tersangka korupsi e-KTP. Gungun bilang masih belum berubah loyalitas partai berlambang pohon beringin itu.

Posisi Partai Golkar sendiri kata Gunggun masih menunggu proses hukum yang berlangsung. Namun Gungun melihat kemungkinan terjadi perubahan dukungan Partai Golkar jika Setya Novanto ditahan atas kasus yang menjerat Ketua Umumnya.

"Internal Golkar dan DPR sendiri masih akan wait and see. Namun kemungkinan adanya perubahan konstelasi ialah jika dilakukan penahanan pada Setya Novanto," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto