KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang baru saja diterbitkan pemerintah dinilai akan memberi kepastian hukum tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia. Meski begitu, pengamat perpajakan menilai aturan ini belum akan berdampak besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan penentuan BUT sebelumnya telah diatur dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun, dengan beleid ini, ke depannya dapat mendukung iklim investasi asing yang lebih baik di Indonesia.

Meski begitu, Yustinus bilang PMK ini tak akan berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak lantaran PMK ini hanya membuat sistematika saja. "Aturan itu belum akan berdampak besar karena belum mengatur hal yang baru," ujar Yustinus.

Dalam pasal 2 PMK 35/2019 disebutkan, orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha atau yang melakukan kegiatan melalui BUT wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Yustinus mengatakan, aturan ini telah sesuai dengan dasar hukum pasal 5 ayat 2 UU KUP serta ketentuan yang tertulis dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan negara mitra.

PMK ini juga mengatur ketentuan kewajiban pemungutan PPN oleh Orang Pribadi atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. PMK ini pun mengatur ketentuan mengenai tempat usaha bagi orang pribadi atau badan asing untuk menjalankan usaha.

"Terdapat dua ayat dalam PMK yang dibuat khusus untuk mengatur lebih jelas kriteria mengenai tempat usaha, sebaliknya juga mengatur mengenai ketentuan yang membatasi kriteria tempat usaha sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai place of business dalam ketentuan BUT," terang Yustinus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi