KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan dalam lima tahun kepemimpinanya. Untuk merealisasikan targetnya ini, bahkan dirinya membentuk Kementerian Koordinator Khusus Bidang Pangan yang dinahkodai oleh Zulkifli Hasan. Walau begitu, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik (AEPI) Khudori menilai, target Prabowo masih akan sulit dicapai karena potensi tumpang tindih tugas antar lembaga.
Baca Juga: Menuju Swasembada Pangan, Kementan dan Polri Jalin Kerja Sama Apalagi, kementerian/lembaga yang membidangi urusan pangan kian melebar. "Egosektoral masih kental, termasuk sulit dan miskinya koordinasi antar kementerian/ lembaga," kata Khudori pada Kontan.co.id, Minggu (10/11). Menurutnya perlu arahan yang lebih tegas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengurai tumpang tindih lembaga, Sumber Daya Manusia (SDM), dan anggaran. Khudori mengingatkan tumpang tindih kewenangan di urusan pangan sebetulnya sudah lama terjadi sejak masa pemeriantan sebelumnya. Sehingga dalam mencapai target swasembada pangan masalah ini memang perlu segera diatasi. Dia mencontohkan pada pemerihan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) kewenangan mengurus bahan kebutuhan pokok dan penting (bapokting) kala itu tumpang tindih antaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Baca Juga: Erick Thohir Dukung Bulog Jadi Badan Otonom di Bawah Presiden Dampaknya, banyak regulasi dan kebijakan anggaran yang tidak tepat sasaran dalam mengurai masalah pangan. "Sekali lagi masalah ini harus disisir, mulai dari regulasi, kelembagaan, SDM, hingga anggarannya agar tidak ada overlap. Berikutnya, tinggal orkestrasi oleh Menko Pangan agar sinergi," jelas Khudori. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo memang menegaskan keinginanya untuk swasembada pangan dalam waktu kurang lebih tiga tahun mendatang. Nah, salah satu upaya untuk menambah produksi beras adalah dengan memanfaatkan lahan sawit untuk tumpang sari dengan tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta kepada para pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) untuk turut membantu pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan sawit untuk tumpang sari.
Baca Juga: Kejar Swasembada, Lahan Sawit Tumpang Sari Tanaman Pangan Adapun tumpang sari bisa dilakukan saat lahan sawit yang dimiliki para pengusaha sedang dilakukan proses peremajaan. Artinya, sambil menunggu pohon tersebut berproduksi, bisa dilakukan penanaman tanaman pangan. "Sehingga sampai dengan sawit ini menghasilkan untuk petani sawitnya selama lima tahun sampai dengan bisa panen pertama. Kami berharap, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, salah satu programnya adalah menanam tanaman pangan," katanya di sela kegiatan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC 2024) and 2025 Price Outlook di Bali, Kamis (7/11). Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto