KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki tahun politik, pemerintah mengumbar sejumlah kebijakan populis.Pasalnya, Presiden Joko Widodo, yang maju kembali sebagai calon presiden terus mengiming-ngiming masyarakat dengan sejumlah kebijakan populisnya. Namun, pengamat menilai, kebijakan populis umumnya tidak bertahan lama bila tidak tepat sasaran. 

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, agar tepat sasaran, maka kebijakan-kebijakan populis harus berjalan efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

"Kalau tepat sasaran secara ekonomi dapat, secara suara juga bisa didapat," ujar Enny saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (27/2).

Guna mencapai hal tersebut pemerintah, ia menyarankan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang berujung pada stimulus fiskal. Artinya kebijakan harus meningkatkan daya beli, tetapi juga mendorong produktivitas nasional.

Enny menuturkan, saat ini keseimbangan tersebut masih belum berjalan dengan baik. Hal itu perlu untuk kebijakan yang tepat. "Orang dengan status ekonomi di bawah di beri ikan, tetapi UMKM dikasih kail jangan ikan juga," terang Enny.

Keslaahan keseimbangan tersebut terjadi di Indonesia saat ini. Oleh karena itu produktivitas cenderung turun dan banyak yang beralih pada impor untuk memenuhi permintaan tersebut.

Kebijakan populis pun dianggap tidak menyelesaikan masalah kesejahteraan di Indonesia. Pasalnya kebijakan tersebut tidak mengenai titik yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Ia mencontohkan Bansos tidak memberikan solusi secara tepat.

"Kalau untuk meningkatkan kesejahteraan kuncinya adalah pengendalian harga khususnya bahan pangan," jelas Faisal.

Selain itu, perlu ada peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Saat ini masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah akibat tidak terserap oleh lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu perlu ada upaya untuk meningkatkan kepastian tersedianya lapangan kerja. Pelatihan yang dilakukan tidak akan menunjukkan hasil bila tidak ada kepastian penyerapan lapangan kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli