JAKARTA. Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J. Kristiadi menilai, kepemimpinan Joko Widodo masih lebih baik dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono. "Jangan sebut-sebut dia. Dia enggak sebanding dengan Jokowi. Itu menurut saya," ujar dia di Kantor Saiful Mujani Research and Consulting, Menteng, Jakarta, Minggu (17/4). Pertama, dari soal pembangunan infrastruktur saja. Belum dua tahun menjabat Presiden, Jokowi dinilai sudah mengebut proyek infrastruktur di pelosok Indonesia. "Sepuluh tahun, dia (SBY) enggak ngapa-ngapain. Ya coba, berapa jalan tol yang dia bangun? Ya dia memang hebat, gagah, santun. Tapi enggaklah ya," ujar Kristiadi. Kedua, soal kepemimpinan politik. Menurut dia, meski SBY pemimpin partai politik serta memiliki rekan koalisi banyak, dia tak mampu mengontrol kinerja lembaga legislatif. "Politik apa? 75 persen DPR juga enggak bisa ngapa-ngapain," lanjut dia. Hanya saja, Jokowi masih perlu diuji dalam hal politik. Perombakan posisi menteri adalah indikatornya. "Apakah dalam kepemimpinan politik Jokowi ini, dia bisa ambil orang partai tetapi yang memenuhi kriteria. Jangan asal," ujar Kristiadi.
Pengamat: SBY enggak sebanding dengan Jokowi
JAKARTA. Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J. Kristiadi menilai, kepemimpinan Joko Widodo masih lebih baik dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono. "Jangan sebut-sebut dia. Dia enggak sebanding dengan Jokowi. Itu menurut saya," ujar dia di Kantor Saiful Mujani Research and Consulting, Menteng, Jakarta, Minggu (17/4). Pertama, dari soal pembangunan infrastruktur saja. Belum dua tahun menjabat Presiden, Jokowi dinilai sudah mengebut proyek infrastruktur di pelosok Indonesia. "Sepuluh tahun, dia (SBY) enggak ngapa-ngapain. Ya coba, berapa jalan tol yang dia bangun? Ya dia memang hebat, gagah, santun. Tapi enggaklah ya," ujar Kristiadi. Kedua, soal kepemimpinan politik. Menurut dia, meski SBY pemimpin partai politik serta memiliki rekan koalisi banyak, dia tak mampu mengontrol kinerja lembaga legislatif. "Politik apa? 75 persen DPR juga enggak bisa ngapa-ngapain," lanjut dia. Hanya saja, Jokowi masih perlu diuji dalam hal politik. Perombakan posisi menteri adalah indikatornya. "Apakah dalam kepemimpinan politik Jokowi ini, dia bisa ambil orang partai tetapi yang memenuhi kriteria. Jangan asal," ujar Kristiadi.