KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyarankan agar program makan bergizi gratis (MBG) disalurkan secara targeted atau disalurkan kepada anak-anak yang paling membutuhkan. Hal ini guna untuk menghemat anggaran.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menyampaikan, program MBG ini memang banyak manfaatnya. Hanya saja, perlu ada catatan yang harus diperhatikan pemerintah.

Misalnya saja, untuk menghemat anggaran, pemerintah bisa memfokuskan program ini diberikan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga: Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Pemerintahan Prabowo, Mentan Siapkan 2 Skema

“Free meal program untuk semua pihak atau semua anak itu agar tidak terlalu sesuai dengan prinsip untuk memberikan subsidi ini secara lebih targeted. Harus ada semacam pemilihan- agar dari sisi anggarannya bisa menjadi lebih tidak terlalu memberatkan,” tutur Yose dalam CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan, Jumat (25/10).

Untuk diketahui, dalam APBN  2025 anggaran MBG ditargetkan Rp 71 triliun. Nantinya pemberian MBG ini akan bertahap, yakni 3 juta anak pada Januari, meningkat jadi 6 juta anak pada April, dan 15 juta anak pada Juli 2025.

Adapun, bila program MBG ini sudah disalurkan secara penuh, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 400 triliun, dengan target penerima program ini kepada 82,9 juta anak.

Yose menyampaikan, penyaluran MBG harus diberikan secara targeted agar hemat anggaran, mengingat ketersediaan anggaran fiskal saat ini sudah mengecil.

“Sekitar 18% dari anggaran kita saja sudah dipergunakan untuk membayar bunga dari utang, kemudian juga cicilan dari utang itu sendiri. Serta akan ada utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun tahun 2025,” ungkapnya.

Baca Juga: Perlu Sosok yang Garang Untuk Atasi Persoalan Pajak

Dengan kondisi tersebut, Yose menyebut bahwa disiplin fiskal atau pengetatan fiskal menjadi sangat penting.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, menyebut bahwa penyaluran subsidi harus lebih terarah, termasuk subsidi energi.

“Dan reformasinya itu membuat subsidinya tadi menjadi lebih terarah dan juga mengenai sasaran. Sambil tentunya itu membuka juga fiscal space yang ada, yang tersedia,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi