KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai sengkarut data bantuan sosial menjadi celah korupsi.

Hal itulah yang selama ini membuat pemerintah tak serius membenahi data penerima bansos. Padahal data yang bermasalah menjadi peluang bagi kebocoran anggaran negara.

"Dana bansos itu akan benar ketika datanya benar tapi disengaja datanya tidak benar agar mudah dikorupsi," ujar Agus saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (17/3).

Agus juga menanggapi rencana pemerintah untuk menerima usulan penerima manfaat bansos dari daerah. Hal itu untuk memenuhi target penyaluran bansos yang telah dianggarkan.

Baca Juga: Penerima bansos di bawah target, Mensos Risma minta data ke daerah

Penambahan penerima harus berdasarkan data yang tepat. Data yang digunakan harus berdasarkan waktu yang sebenarnya atau realtime.

"Data itu harus realtime, kalau data tidak realtime pasti salah sasaran dan memang itu yang dicari kan," terang Agus.

Sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan evaluasi penyaluran bansos. Dari tiga program yang ada, tidak ada satu pun yang mencapai target penyaluran.

Pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penyaluran baru dilakukan bagi 13,22 juta KPM. Angka tersebut dari total 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sementara itu untuk PKH dari target 10 juta KPM baru disalurkan kepada 8,9 juta KPM. Sedangkan pada program BST, Risma menerangkan dari target 10 juta KPM baru tersalurkan kepada 8,42 juta KPM.

Selanjutnya: Bulog sebut cadangan beras pemerintah akan mencapai 1 juta ton di akhir April 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi