KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan terhadap angkutan umum darat, khususnya bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dalam kebijakan stimulus transportasi selama libur sekolah Juni–Juli 2025.

Ia menyebut, subsidi yang diberikan pemerintah hanya menyasar moda transportasi pesawat, kapal laut, dan kereta api. Sementara itu, untuk angkutan darat seperti bus, insentif hanya berupa diskon tarif tol 20% yang justru lebih menguntungkan pengguna kendaraan pribadi.

“Stimulus ini seperti dibuat untuk orang kaya. Pesawat dan kereta sudah nyaman dan punya segmen menengah atas. Sementara bus AKAP, yang digunakan masyarakat menengah ke bawah, justru minim perhatian,” kata Djoko kepada Kontan, Senin (7/7).

Sulit Cari Emas Fisik? Begini Cara Tetap Raih Cuan di Pasar Emas

Menurutnya, pemerintah terlalu fokus pada sektor transportasi yang terlihat “modern” namun mengabaikan moda darat yang lebih membumi dan menjangkau hingga ke desa-desa. Djoko menyebut bahwa bus AKAP berperan besar dalam melayani mobilitas harian masyarakat dari dan ke daerah terpencil.

Baca Juga: Lebaran 2025, Banyak Kursi Kosong di Bus AKAP Akibat Daya Beli Turun

“Bus AKAP bisa menjangkau sampai ke kecamatan, bahkan mendekati desa. Itu yang tidak dimiliki moda lain. Tapi justru tidak dapat subsidi sama sekali,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan anggaran dalam kebijakan stimulus ini. Djoko menyebut pemerintah menggelontorkan hampir Rp 1 triliun untuk subsidi transportasi udara selama dua bulan, sementara subsidi untuk angkutan perkotaan tahun ini justru turun dari Rp 500 miliar menjadi hanya Rp 187 miliar.

“Dengan Rp 500 miliar, dulu bisa menopang 10 kota. Sekarang malah dikurangi. Padahal penggunanya jauh lebih banyak dibanding penumpang pesawat,” jelas Djoko.

Menurutnya, pengabaian terhadap angkutan umum darat bukan hanya persoalan keadilan, tetapi juga berisiko memicu meningkatnya angkutan ilegal dan menurunnya keselamatan transportasi.

Baca Juga: Jelang Lebaran, Penjualan Tiket Bus AKAP Turun 40% Dibanding Tahun Lalu

Ia juga mengkritik para pembuat kebijakan yang dianggap tidak memahami kondisi geografis Indonesia serta kebutuhan masyarakat luar Jabodetabek. Djoko menilai pendekatan kebijakan saat ini terlalu elitis dan tidak berbasis data.

“Penentu kebijakan ini banyak yang tidak pernah naik angkutan umum. Mereka pikir semua orang seperti mereka, tinggal di kota besar, naik pesawat. Padahal Indonesia ini negara kepulauan, rakyatnya banyak yang tergantung pada transportasi darat,” pungkas Djoko.

Baca Juga: Daya Beli Tertekan, Jumlah Pemudik Bus AKAP Turun Drastis di Lebaran 2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News